Trump Ganti Nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang

Repelita Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menandatangani perintah eksekutif pada Jumat, 5 September 2025, untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang.

Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan rencana tersebut pada Kamis, menekankan bahwa langkah ini akan menjadi salah satu warisan Trump bagi organisasi pemerintah terbesar di AS.

Perintah eksekutif itu akan memungkinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan pejabat di bawahnya menggunakan gelar sekunder seperti "Menteri Perang", "Departemen Perang", dan "Wakil Menteri Perang" dalam semua korespondensi resmi dan komunikasi publik, menurut lembar fakta dari Gedung Putih.

Langkah ini juga akan meminta Hegseth untuk mengusulkan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan agar perubahan nama bisa diterapkan secara permanen.

Sejak menjabat pada Januari, Trump telah berupaya mengganti nama sejumlah tempat dan institusi, termasuk Teluk Meksiko, serta mengembalikan nama asli beberapa pangkalan militer yang diubah pasca-protes keadilan rasial.

Perubahan nama sebuah departemen pemerintah termasuk jarang terjadi dan membutuhkan persetujuan Kongres AS.

Namun, mayoritas tipis Partai Republik di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Trump memiliki peluang untuk mendorong inisiatif ini, karena para pemimpin kongres partai tersebut menunjukkan sedikit keinginan untuk menentang rencana tersebut.

Departemen Pertahanan AS sebelumnya dikenal sebagai Departemen Perang hingga 1949, ketika Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah Perang Dunia II.

Nama lama dipilih untuk menegaskan fokus AS pada pencegahan perang di era nuklir, menurut para sejarawan.

Mengembalikan nama tersebut akan menelan biaya besar dan memerlukan pembaruan tanda serta kop surat yang digunakan tidak hanya di Pentagon, tetapi juga di seluruh instalasi militer global.

Upaya Presiden Joe Biden untuk mengganti nama sembilan pangkalan militer yang menghormati Konfederasi diperkirakan menelan biaya US$39 juta dan dibatalkan oleh Hegseth awal tahun ini.

Tim perampingan pemerintahan Trump, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), telah mencoba memangkas pengeluaran di Pentagon untuk menghemat anggaran.

Senator Demokrat Tammy Duckworth, veteran militer dan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, mempertanyakan rencana tersebut dengan menilai dana seharusnya digunakan untuk mendukung keluarga militer atau diplomat yang mencegah konflik sejak awal.

“Karena Trump lebih suka menggunakan militer kami untuk meraih dukungan politik daripada memperkuat keamanan nasional kami dan mendukung prajurit kami yang berani beserta keluarga mereka - itulah alasannya,” ujarnya.

Para kritikus menilai perubahan nama ini tidak hanya mahal, tetapi juga mengganggu operasi Pentagon yang sedang berjalan.

Hegseth menegaskan bahwa perubahan nama “bukan hanya soal kata-kata — ini tentang etos kepahlawanan.”

Ketua Komite Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik, James Comer, mengajukan rancangan undang-undang untuk mempermudah presiden dalam mereorganisasi dan mengganti nama lembaga.

“Kami akan melakukannya. Saya yakin Kongres akan menyetujuinya jika diperlukan ... Pertahanan terlalu defensif. Kami ingin bersikap defensif, tetapi kami juga ingin bersikap ofensif jika perlu,” kata Trump bulan lalu.

Trump sebelumnya menyebut kemungkinan perubahan nama pada Juni, menekankan bahwa perubahan sebelumnya dilakukan karena pertimbangan politis.

Namun bagi sebagian pejabat pemerintahan Trump, upaya ini sudah lama direncanakan.

Selama masa jabatan pertama Trump, Direktur FBI saat ini, Kash Patel, pernah menandatangani email dengan menyebut dirinya sebagai “Kepala Staf Menteri Pertahanan & Departemen Perang.”

“Saya memandangnya sebagai penghormatan terhadap sejarah dan warisan Departemen Pertahanan,” ujar Patel pada 2021.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok