Puan Maharani Komando Reformasi Legislatif: Parlemen Jadi Garda Rakyat Wujudkan Sumitronomic Prabowo

 

Repelita Jakarta - Panggung politik nasional kini tengah menyaksikan pergeseran besar di bawah kepemimpinan Puan Maharani.

DPR tampil lebih berani, tidak lagi sekadar menjadi stempel eksekutif, melainkan garda rakyat yang memastikan cita-cita ekonomi politik Presiden Prabowo Subianto berpihak pada masyarakat.

Filosofi sumitronomic yang digagas Presiden Prabowo menekankan kemandirian nasional, pemerataan kesejahteraan, dan peran negara yang dominan dalam mengawal distribusi pembangunan.

Langkah ini menandai babak baru relasi eksekutif dan legislatif.

Puan Maharani, dengan rekam jejak politik yang panjang, memainkan peran sentral sebagai motor penggerak sinkronisasi kebijakan.

Ia memimpin DPR agar tidak hanya menyetujui kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan masukan kritis, memperketat pengawasan, dan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap proses pembahasan anggaran.

Ridwan, Ketua Umum Gema Puan sekaligus aktivis 98, menekankan bahwa peran parlemen dalam reformasi legislatif adalah kunci agar sumitronomic tidak berhenti sebagai slogan.

“Proses APBN adalah denyut nadi politik bangsa.

Tanpa DPR yang solid dan disiplin, visi sumitronomic tidak akan pernah menemukan jalannya.

Di tangan Mbak Puan, DPR diarahkan untuk menjadi ruang politik rakyat, bukan ruang kompromi elite,” ujarnya.

Ia menyoroti tahapan siklus RAPBN yang menjadi ruang strategis rakyat untuk memastikan arah anggaran berpihak kepada masyarakat.

Agustus 2025, Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke DPR.

September–Oktober 2025, DPR bersama pemerintah membahas RAPBN 2026.

Oktober 2025, RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2026.

1 Januari 2026, APBN 2026 resmi berlaku.

Tradisi lama yang menempatkan DPR hanya sebagai pengesah kini mulai dipatahkan.

Puan memimpin dengan gaya tegas, menghadirkan transparansi, dan memastikan publik bisa ikut mengawasi pembahasan anggaran.

Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan politik, menyebut langkah Puan sebagai terobosan historis.

Menurutnya, reformasi legislatif adalah syarat mutlak agar demokrasi tetap hidup.

“Politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi pengabdian.

Pengabdian itu diwujudkan melalui keberanian melakukan reformasi legislatif.

Puan mengubah wajah DPR, dari corong penguasa menjadi garda rakyat.

APBN bukan sekadar catatan angka teknokratik, melainkan senjata politik untuk membebaskan rakyat dari ketimpangan,” jelas Fredi.

Romadhon Yakuza, pengamat ekonomi, menilai langkah Puan membuka ruang baru dalam tata kelola ekonomi politik Indonesia.

Baginya, sumitronomic bukan jargon, melainkan paradigma yang harus dipraktikkan.

“Dalam kajian ekonomi politik, APBN adalah alat distribusi kekuasaan dan kesejahteraan.

DPR di bawah Puan memastikan setiap rupiah benar-benar menjadi energi produktif bagi rakyat kecil.

Jika reformasi legislatif berjalan konsisten, APBN 2026 bisa menjadi tonggak sejarah redistribusi ekonomi yang diperjuangkan sejak era reformasi 1998,” tegasnya.

Romadhon menekankan sejarah membuktikan parlemen yang kuat mampu menghasilkan kebijakan lebih adil.

Ketika parlemen lemah, ekonomi cenderung dikuasai segelintir elite.

Namun kini, dengan keberanian Puan, DPR memiliki peluang besar untuk mengembalikan fungsi politiknya sebagai arena perjuangan rakyat.

Transformasi yang dipimpin Puan membawa implikasi luas bagi masa depan politik Indonesia.

Parlemen tidak hanya diposisikan sebagai mitra pemerintah, tetapi juga sebagai penyeimbang yang memastikan jalannya kebijakan sesuai amanat konstitusi.

Reformasi legislatif yang digagas Puan memberi pesan bahwa demokrasi sejati hanya mungkin terwujud jika parlemen berdiri tegak sebagai wakil rakyat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Puan Maharani kini menjadi simbol kontinuitas sekaligus pembaruan politik nasional.

Dengan gaya kepemimpinan tegas namun terbuka, ia menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif tanpa mengorbankan independensi parlemen.

Lebih dari itu, Puan menempatkan DPR sebagai benteng rakyat dalam menafsirkan ulang fungsi anggaran sebagai alat perjuangan kelas dan distribusi keadilan.

Momentum reformasi legislatif menumbuhkan harapan besar di tengah masyarakat.

Dari Sabang hingga Merauke, rakyat menginginkan APBN 2026 bukan sekadar deretan angka, melainkan senjata untuk pemerataan pembangunan.

Harapan ini sejalan dengan visi sumitronomic Prabowo, yang menjadikan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial sebagai pondasi Indonesia Maju. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga