Nyanyi Halo-halo Bandung, Mahasiswa UNPAD Kepung DPR Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat

 Repelita Jakarta - Ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran tiba di depan gerbang DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat siang 5 September 2025.

Pantauan di lokasi, mahasiswa yang mengenakan almamater biru dongker tiba sekitar pukul 13.45 WIB.

Sambil berjalan menuju gerbang DPR, mereka menyanyikan lagu Halo-halo Bandung.

Halo halo Bandung Ibukota periangan, halo halo Bandung kota kenang-kenangan, teriak mahasiswa.

Setibanya di gerbang DPR, mahasiswa mulai membentangkan pamflet protes dan atribut Badan Eksekutif Mahasiswa se-UNPAD lalu berorasi.

Dalam aksinya, BEM UNPAD membawa aspirasi yang selaras dengan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan tema Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat.

Tujuh belas tuntutan rakyat di antaranya menyoroti tugas Presiden Prabowo Subianto sebagai berikut:

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Untuk DPR, tuntutan mencakup:

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.

4. Memublikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya.

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah serta meminta KPK menyelidiki dugaan pelanggaran.

Tugas untuk Ketua Umum partai politik meliputi:

6. Memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis.

8. Melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polri mencakup:

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan kekerasan serta melanggar Hak Asasi Manusia.

Tugas TNI meliputi:

12. Kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.

13. Menegakkan disiplin internal agar prajurit tidak mengambil alih tugas Polri.

14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi mencakup:

15. Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja termasuk guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online di seluruh Indonesia.

16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.

17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Delapan tuntutan tambahan yang harus didengar dan direalisasikan Presiden Prabowo dalam waktu satu tahun meliputi:

1. Membersihkan dan mereformasi DPR besar-besaran.

2. Mereformasi partai politik dan memperkuat pengawasan eksekutif.

3. Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Mengesahkan dan menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.

5. Mereformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.

6. Mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.

7. Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga