Muslim Arbi Desak Pemerintah dan DPR Serius Tindaklanjuti 8 Tuntutan FPP dan TPUA

 

Repelita Depok - Direktur Gerakan Perubahan yang juga Koordinator Indonesia Bersatu sekaligus Ketua TPUA, Muslim Arbi, menyampaikan pandangannya terkait dinamika politik pascademonstrasi besar di berbagai daerah.

Ia menyoroti bahwa Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya 107 titik aksi yang tersebar di 32 provinsi.

Setelah rangkaian aksi tersebut, DPR menerima perwakilan mahasiswa di Gedung Parlemen Senayan.

Pemerintah juga menyatakan akan menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang sebelumnya diserahkan sejumlah influencer, sebagaimana telah ramai diberitakan.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Menko Polhukam, pemerintah menegaskan akan memproses tuntutan yang berkembang.

Muslim Arbi mengingatkan bahwa jauh sebelum terjadinya gelombang demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP) bersama Petisi 100 tokoh nasional telah menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah dan DPR.

Menurutnya, langkah itu sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kini di era Presiden Prabowo Subianto.

TPUA kemudian menambahkan lima butir tuntutan baru di samping delapan poin yang telah diajukan FPP.

Poin tersebut meliputi desakan pengusutan kasus dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang melibatkan Joko Widodo sebagaimana disebut dalam laporan OCCRP, pemakzulan Gibran Rakabuming Raka karena dinilai melanggar konstitusi, serta penegasan komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, TPUA menuntut penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo hingga tuntas.

Mereka juga menekankan agar suara ulama, aktivis, dan purnawirawan yang peduli terhadap bangsa dan negara benar-benar didengar tanpa adanya pembungkaman.

Dengan demikian, tuntutan rakyat yang diwakili FPP dan TPUA kini berjumlah 8+5.

Muslim Arbi menilai, kesungguhan pemerintah dan DPR untuk menerima secara langsung serta menindaklanjuti deklarasi FPP dan tuntutan TPUA akan memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR yang dipimpin Puan Maharani. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga