Mahfud MD Tegaskan Dukungan Demo Rakyat dan Peringatkan Bahaya Kekacauan

Repelita Jakarta - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara mengenai gelombang aksi massa yang memanas di berbagai daerah, termasuk di sekitar DPR, beberapa waktu terakhir.

Mahfud menegaskan dirinya mendukung penuh hak rakyat untuk menyampaikan protes sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Namun ia memberikan peringatan agar situasi tidak berkembang menjadi kekacauan yang membahayakan keselamatan warga maupun aparat.

Melalui kanal YouTube pribadinya pada awal September 2025, Mahfud menjelaskan, demo itu saya dukung 100 persen.

Jika ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau keputusan lembaga politik, wajar jika rakyat mengekspresikan aspirasi mereka melalui aksi massa.

Tetapi harus tetap terukur, jangan sampai unjuk rasa ini justru menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, tegasnya.

Ia menyoroti serangkaian insiden tragis yang terjadi belakangan ini sebagai contoh risiko dari protes yang tidak terkendali.

Mulai dari meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan saat demo di DPR, tiga orang tewas di Makassar akibat massa menyerbu dan membakar gedung DPRD, hingga bentrokan di Bandung yang membuat polisi dikejar massa dengan peralatan seadanya.

Menurut Mahfud, kondisi di lapangan sudah cukup mengkhawatirkan.

Polisi dan aparat keamanan banyak yang menjadi korban, sebagian mengalami luka serius, bahkan ada yang dilaporkan diculik dan disiksa.

Di jalanan, masyarakat juga menyaksikan kehancuran harta benda berupa bangkai mobil, gedung yang dijebol, dan penjarahan.

Situasi seperti ini tidak sehat dan menimbulkan ketegangan sosial yang besar, ujarnya.

Mahfud menekankan bahwa akar permasalahan gelombang protes bukan semata-mata persoalan individu atau kelompok tertentu.

Ia menyebut akumulasi kekecewaan publik menjadi faktor utama, termasuk kebijakan pemerintah yang sering menimbulkan kontroversi, perilaku arogan sebagian politisi, hingga penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten dan tebang pilih.

Masalahnya bukan pada rakyat atau aparat keamanan, rakyat bukan musuh aparat, aparat juga bukan musuh rakyat, tegas Mahfud.

Keduanya justru sama-sama menjadi korban dari kebijakan pejabat yang arogan dan korup.

Ia menekankan pentingnya agar aparat lapangan bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Namun tanggung jawab utama tetap berada di tangan pimpinan dan pengambil keputusan politik, karena mereka yang menentukan arah kebijakan yang memengaruhi publik secara luas.

Mahfud menegaskan, penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

Negara tidak boleh dibiarkan semakin rumit karena kelalaian pengambil kebijakan.

Rakyat dan negara ini adalah milik bersama, sehingga semua pihak harus bertanggung jawab menjaga stabilitas dan ketertiban.

Setiap kebijakan yang diambil seharusnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan keadilan sosial, bukan hanya kepentingan segelintir pihak, pungkas Mahfud.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga