Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet di Oktober, Nilai Masih Banyak Pejabat yang Tak Kompeten

 

Repelita Jakarta - Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gelombang besar demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Mahfud menilai keputusan cepat Prabowo untuk merombak Kabinet Merah Putih sebagai bentuk respons nyata terhadap keresahan publik.

Salah satu yang paling menyedot perhatian adalah pencopotan Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

“Mantap, dua jempol,” kata Mahfud sambil mengacungkan jempolnya ketika menjadi tamu di siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, kerusuhan besar yang pecah sebelumnya merupakan akumulasi rasa kecewa masyarakat karena aspirasi mereka dianggap tidak pernah ditanggapi dengan serius.

“Itu saya anggap langkah awal. Begitu kerusuhan luar biasa terjadi di mana-mana, kita berteriak karena merasa tidak pernah didengar,” tegas Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menjelaskan bahwa penyelesaian pascademonstrasi harus melalui dua tahap.

Pertama, langkah cepat atau quick win yang mampu menormalkan keadaan dalam waktu singkat.

Kedua, langkah jangka menengah hingga panjang yang sifatnya lebih fundamental.

“Langkah pertama, apapun caranya harus bisa menormalkan keadaan. Itu langsung dilakukan Presiden Prabowo dengan memerintahkan Polri dan TNI turun tangan. Hasilnya, dalam waktu singkat situasi mereda,” jelas Mahfud.

Ia menambahkan bahwa setelah situasi mulai stabil, langkah berikutnya adalah perombakan kabinet.

“Kan kita semua memang mendorong reshuffle, karena ada pejabat yang dinilai tidak profesional, ada yang bermasalah secara politik, bahkan ada indikasi tindak pidana. Jadi, langkah reshuffle ini saya anggap bagus,” ujarnya.

Meski begitu, Mahfud menilai langkah yang sudah dilakukan Prabowo masih belum final.

Ia memprediksi Presiden akan kembali melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

“Mungkin Oktober (2025) nanti ada reshuffle lagi. Karena masih banyak pejabat yang belum memenuhi syarat kompetensi maupun integritas. Ini kan negara, bukan warung kopi,” ungkapnya.

Selain reshuffle, Mahfud juga menyinggung rencana jangka panjang pemerintah untuk melakukan reformasi politik.

Beberapa aturan yang disebut bakal dibenahi antara lain UU Pemilu, UU DPR, serta aturan mengenai RUU Perampasan Aset.

"Menurut rencana semula, RUU Perampasan Aset itu nanti tahun 2026. Tapi saya baca hari ini akan dituntaskan tahun ini (2025), kan bagus," terangnya.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah bergulir sejak lama, bahkan sejak 2015 sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pada 2018 drafnya selesai, tetapi setelah disampaikan ke DPR tidak pernah ada pembahasan serius.

Dalam dialog yang sama, Denny Sumargo menilai bahwa demonstrasi yang terjadi justru membawa dampak positif.

“Dengan adanya aspirasi kemarin, ini membuahkan hal yang bagus,” ujar Denny.

Mahfud pun mengamini pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa suara masyarakat sangat penting untuk didengar pemerintah.

“Itulah pentingnya masyarakat menyampaikan aspirasi. Ada protes, ada yang menanggapi, dan negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah mulai normal,” tukas Mahfud. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga