Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Gelar Aksi Besar #RakyatTagihJanji di DPR dengan 17+8 Tuntutan Rakyat

 

Repelita Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama berbagai elemen masyarakat bersiap menggelar aksi besar bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 September 2025.

Aksi ini membawa dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mencakup isu demokrasi, hak asasi manusia, hingga kesejahteraan ekonomi.

Massa aksi dijadwalkan berangkat dari Lapangan FISIP UI, Depok, pukul 12.00 WIB, dan diperkirakan tiba di DPR sekitar pukul 13.00 WIB.

“Kami akan berkumpul sejak pukul 10 pagi sebelum berangkat bersama-sama,” ujar Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, pada Senin, 8 September 2025.

Meski diinisiasi BEM UI, aksi ini terbuka untuk semua kalangan dan sejumlah BEM kampus lain serta organisasi masyarakat sipil dipastikan ikut bergabung.

Menurut Bima, dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” tidak hanya merupakan hasil kajian mahasiswa, tetapi juga merangkum aspirasi publik dari berbagai sumber, antara lain unggahan viral figur publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, hingga Cheryl Marella.

Selain itu, petisi daring “12 Tuntutan Rakyat” di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan juga menjadi bagian dari dasar tuntutan.

Aspirasi buruh yang tersampaikan dalam aksi 28 Agustus 2025 dan pernyataan sikap akademisi UI terkait demokrasi dan lingkungan turut dijadikan referensi.

“Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.

Beberapa poin kunci dari 17 tuntutan mendesak antara lain meminta Presiden membentuk tim independen untuk kasus kekerasan demonstran, membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kriminalisasi, dan mengusut aparat pelaku kekerasan.

Partai politik diminta membatalkan kenaikan gaji DPR, membuka transparansi anggaran, dan menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.

Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa serta memastikan TNI tidak mengambil alih peran sipil.

Kementerian Ekonomi diminta menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan pengemudi ojol, sekaligus mencegah PHK massal.

Delapan agenda reformasi lainnya menyoroti pembenahan parlemen, partai politik, sistem perpajakan, penguatan KPK, dan pembatasan peran politik TNI.

Aksi #RakyatTagihJanji digadang sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan basis kajian akademis, dukungan petisi daring, suara publik di media sosial, dan tuntutan buruh, aksi ini menjadi simbol konsolidasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dan DPR.

“Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat luas. Kami datang dengan data, kajian, dan dukungan massa. DPR harus mendengar,” pungkas Bima.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga