Lepas Bayang-bayang Jokowi, Jhon Sitorus: Setelah Pecat Budi Arie, Prabowo Kini Bidik Polri

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Kepolisian.

Jhon menilai langkah itu sebagai bukti keberanian Prabowo untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, termasuk pengaruh Jokowi.

Setelah memecat Budi Arie dari kabinet, Prabowo terlihat mulai menegaskan identitasnya sendiri dan berani menanggalkan pengaruh politik dari Solo, kata Jhon saat dihubungi fajar.co.id, Sabtu, 13/9/2025.

Jhon menambahkan pembentukan komisi ini menjadi sinyal bahwa Presiden menyadari adanya masalah serius yang harus segera diperbaiki di tubuh Polri.

"Urusan berikutnya adalah POLRI, Prabowo segera membentuk tim reformasi kepolisian," ujar Jhon.

Ia menekankan bahwa langkah ini menunjukkan kesadaran Prabowo bahwa lembaga Polri memiliki sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki dan dilepaskan dari pengaruh politik.

Polri harus berbenah demi meningkatkan profesionalitas dan meraih kembali kepercayaan publik, tegas Jhon.

Sebelumnya, saat ditemui di Polda Sulsel, Benny K Harman menyatakan bahwa pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian tidak akan berbenturan dengan tugas Kompolnas.

Kekhawatiran publik muncul karena selama ini Kompolnas dikenal sebagai pengawas fungsional kinerja Polri.

"Kita mendukung rencana bapak Presiden melakukan reformasi institusi kepolisian. Bagi saya sih itu sudah tepat," kata Benny kepada awak media, Jumat, 11/9/2025.

Benny menjelaskan bahwa saat ini telah tersedia blueprint atau kerangka kerja terperinci untuk reformasi kepolisian.

"Reformasi itu cetak birunya sudah ada. Pelaksanaannya yang belum," ujarnya.

Ia memastikan kehadiran Komisi Reformasi Kepolisian tidak akan mengganggu fungsi Kompolnas.

"Engga (berbenturan tugas dan fungsi). Pokoknya kita mendukung lah supaya kinerja Kepolisian menjadi lebih baik," tambah Benny.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, juga memberikan pandangan serupa terkait rencana reformasi kepolisian.

Menurut Nasir, Presiden Prabowo ingin menghadirkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan mampu memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.

Nasir menekankan bahwa reformasi kepolisian terus berjalan, termasuk reformasi struktural, instrumental, dan kultural.

Namun ia menyoroti bahwa reformasi kultural masih menjadi pekerjaan rumah yang utama.

Komisi Reformasi Kepolisian dinilai dapat memperkuat reformasi kultural tersebut, kata Nasir.

"Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto diharapkan reformasi kultural ini segera disegerakan," tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga