Kontrak Freeport di Indonesia Sampai Kapan? Benarkah Akan Diperpanjang hingga 2061?

Repelita Jakarta - Pemerintah secara resmi memperpanjang masa berlaku kontrak operasional PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041.

Langkah ini dilakukan menyusul penggantian Kontrak Karya yang berakhir pada 2021 dan aksesi saham oleh Indonesia melalui MIND ID yang kini menguasai mayoritas kepemilikan perusahaan tambang tersebut.

Selain perpanjangan hingga 2041, pemerintah tengah membuka peluang perpanjangan tambahan hingga 2061, sesuai ketentuan revisi regulasi pertambangan (PP No. 25/2024) yang mengizinkan pengajuan paling lambat satu tahun sebelum masa IUPK berakhir.

Keputusan ini didorong oleh kinerja Freeport yang dianggap positif, khususnya setelah mayoritas saham berpindah ke tangan pemerintah dan pembangunan smelter dalam negeri berhasil direalisasikan.

Perpanjangan tambahan akan melibatkan proses formal, termasuk negosiasi terkait pengelolaan smelter lokal di Fakfak dan Gresik serta integrasi nilai tambah dalam negeri.

Sejarah panjang kontrak Freeport di Papua dimulai pada 1967 dengan Kontrak Karya I, diikuti perpanjangan menjadi Kontrak Karya II pada 1991 yang berlaku hingga 2021, kemudian bertransformasi menjadi IUPK pada 2018 yang sah hingga 2041.

Pada 10 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya kepemilikan mayoritas negara di Freeport, yang kemudian terealisasi melalui divestasi saham hingga 51% pada September 2018, termasuk alokasi 10% untuk Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika.

Perkembangan terbaru pada 2024, Presiden Jokowi menegaskan peningkatan kepemilikan saham Indonesia di Freeport menjadi 61% dan membuka kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2061, dengan fokus pada manfaat nasional dan penguatan kedaulatan industri tambang. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga