Janji PM Baru Nepal 'Pilihan Gen Z': Berkantor 6 Bulan, Hapus Korupsi

 

Repelita Kathmandu - Ibu kota Nepal, Kathmandu, kembali tenang pada akhir pekan ini setelah dua pekan terakhir dilanda demonstrasi besar-besaran yang mengguncang pemerintahan dan parlemen.

Kehidupan sehari-hari di Kathmandu mulai normal setelah jam malam dilonggarkan dan Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat 12 September 2025.

Karki akan menjabat selama enam bulan dengan tugas memulihkan ketertiban dan menindaklanjuti tuntutan demonstran untuk masa depan Nepal yang bebas korupsi menjelang pemilu parlemen pada 5 Maret 2026.

Dalam pernyataan publik pertamanya, Karki menegaskan pentingnya bekerja sesuai aspirasi generasi muda Gen Z, yang menjadi motor utama demonstrasi, dan bertekad menuntaskan isu penghapusan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesetaraan ekonomi.

Sebelum memulai pertemuan di kompleks pemerintahan Singha Durbar, Karki melakukan hening cipta satu menit untuk mengenang korban demonstrasi, yang menewaskan setidaknya 72 orang dan melukai 191 lainnya menurut Kepala Sekretaris Pemerintahan Eaknarayan Aryal.

Penunjukan Karki sebagai perdana menteri sementara terjadi setelah negosiasi intensif antara Panglima Militer Jenderal Ashok Raj Sigdel, Presiden Ram Chandra Paudel, dan perwakilan aktivis Gen Z.

Ribuan aktivis muda menggunakan platform Discord untuk menunjuk Karki sebagai PM sementara pilihan mereka, meski Karki mengaku namanya dibawa dari jalanan ke posisi ini.

Karki menegaskan pemerintahannya tidak akan melebihi enam bulan dan berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab sebelum menyerahkan kekuasaan kepada parlemen dan perdana menteri berikutnya.

Presiden Paudel menyebut proses pelantikan Karki sebagai solusi damai melalui jalur sulit dan berharap negara Himalaya yang berpenduduk 30 juta jiwa ini memanfaatkan kesempatan pemilu mendatang dengan baik.

Demonstrasi besar-besaran sebelumnya dimulai pada Senin 8 September 2025, dipicu oleh larangan media sosial, dan dengan cepat meningkat hingga membakar gedung parlemen serta gedung pemerintahan utama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga