Ikrar Nusa Bhakti Soroti Politik Ketakutan dan Tekankan Kendali Presiden untuk Jaga Keamanan

Repelita Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh belakangan ini tidak lepas dari praktik politics of fear atau politik ketakutan.

Ia mengingatkan pola ini pernah dipakai pada masa Orde Baru dan kini muncul kembali dalam bentuk berbeda.

Politik ketakutan itu bagian dari strategi Orde Baru agar masyarakat tak berani bersuara, ujar Ikrar melalui kanal YouTube pribadinya.

Dulu intelijen menyusup ke ruang kuliah hingga forum mahasiswa bahkan ada yang jadi informan untuk memantau rencana demo, tambahnya.

Menurut Ikrar, praktik itu kini kembali terlihat namun dilakukan dengan cara yang lebih keras.

Ia menyoroti kasus tewasnya pengemudi ojek hingga mahasiswa yang meninggal setelah aksi demo di Yogyakarta dengan luka-luka akibat benda tumpul.

Ada indikasi penggunaan kekerasan berlebihan bahkan mahasiswa UI disebut-sebut didatangi aparat ke kos-kosan mereka tanpa surat tugas, jelas Ikrar.

Ia pun memperingatkan mahasiswa agar waspada terhadap aparat yang mengaku polisi namun datang tanpa surat tugas resmi karena bisa jadi itu upaya intimidasi.

Jangan mau dibawa pergi itu bisa membahayakan, tegas Ikrar.

Lebih lanjut ia menolak upaya membentuk kembali kelompok pengamanan swakarsa seperti era reformasi lalu karena hanya memperhadapkan rakyat dengan rakyat, mahasiswa dengan aparat, hingga buruh dengan kelompok bayaran.

Ikrar juga menyoroti serangan terhadap rumah pejabat negara termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani serta kerusuhan yang diwarnai bom molotov.

Kalau rumah menteri saja bisa diserang artinya negara gagal memberi jaminan keamanan, ujar dia.

Karena itu ia menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto mengambil kendali penuh.

Semua aparat intelijen harus melaporkan cepat dan tepat agar presiden bisa mengambil keputusan.

Kalau aparat takut, DPR takut, lalu siapa yang berani menjaga republik ini, ucapnya.

Sebagai solusi, Ikrar mendorong sistem keamanan lingkungan diperkuat namun menolak jika rakyat direkrut jadi tameng politik lewat kelompok bayaran.

Presiden harus cepat bertindak.

Kalau lambat, justru beliau yang jadi target makar dan terorisme, tegas Ikrar.

Ia juga mengingatkan mahasiswa tetap boleh menyuarakan aspirasi damai.

Ikrar mencontohkan pengalaman 1998 saat UI memfasilitasi demo mahasiswa ke DPR dengan bus kampus tanpa rusuh dan bentrokan.

Mari jaga negeri ini.

Jangan biarkan politik ketakutan merusak demokrasi, tutup Ikrar.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga