Hendropriyono Dinilai Asbun, Rizal Fadillah: Piye Dro?

Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai pernyataan A.M. Hendropriyono terkait dalang kerusuhan sejak 25 Agustus 2025 sebagai asal bunyi atau asbun.

Menurut Rizal, ada dua ungkapan Hendro yang janggal. Pertama, ia mengaitkan kerusuhan dengan dalang asing yang dinilai sebagai lemparan agar tidak menyentuh dalang lokal. Kedua, ia menuding pihak yang menyerang Gibran sebagai pembuat gaduh dan pengganggu pemerintahan Prabowo.

“Hendropriyono kemana arahmu, Hendro, piye Dro?” kata Rizal.

Rizal membandingkan pernyataan Hendro dengan analisis founder Malaka Ferry Irwandi. Ferry menolak adanya dalang asing dan meminta pemerintah melacak akun-akun untuk mengungkap dalang sebenarnya. Ia bahkan menyatakan siap dipenjara jika pandangannya keliru.

Direktur P3S Jerry Massie juga menyatakan dalang kerusuhan justru berasal dari internal pemerintahan Prabowo, musuh dalam selimut, bukan asing.

Menurut Rizal, Hendro berusaha mengaitkan kerusuhan dengan kelompok pendesak pemakzulan Gibran setelah bertemu Prabowo pada 28 Agustus 2025. “Ini namanya mencari kambing hitam,” ucapnya.

Rizal menilai para purnawirawan TNI seperti Tyasno Sudarto, Hanafi Asnan, Slamet Subiyanto, hingga Try Sutrisno tidak mungkin menjadi dalang. Mereka hanya mendorong agar Gibran yang dianggap cacat konstitusi dimakzulkan.

“Bisa jadi dalang sebenarnya justru terhubung dengan AM Hendropriyono sendiri. Pengalihannya terlalu vulgar. Yang jelas kerusuhan itu dioperasikan oleh badan intelijen dan Polisi atau TNI yang sedang menjalankan tugas intelijen,” ungkap Rizal.

Ia menilai kerusuhan bukan aspirasi murni, meski aspirasi murni tetap mampu bergerak di tengah operasi klandestin intelijen.

Rizal juga menyoroti sikap Presiden Prabowo yang menuding makar dan terorisme namun tetap santai menonton defile Cina. “Makar apa? Kalau curiga ke PSI, Gibran, Kaesang, dan Jokowi, ya perintahkan tangkap mereka. Tanpa tindakan termasuk mencopot Kapolri, bisa saja kerusuhan melibatkan geng Prabowo sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan kasus ini harus diusut tuntas. PBB melalui juru bicara Kantor Komisi Tinggi HAM (OHCHR) Ravina Shamdasani telah meminta pemerintahan Prabowo mengusut dugaan pelanggaran HAM atas peristiwa yang menewaskan sembilan warga sipil.

Rizal mengingatkan perhatian besar PBB ini harus dijawab dengan langkah konkret. Ia khawatir bila konklusinya justru Jokowi, Gibran, dan Prabowo yang dinyatakan sebagai pelanggar HAM dan berpotensi mendapat sanksi dunia.

Menurutnya, ocehan Hendropriyono semakin kabur, tendensius, dan memperumit penyelesaian. “September bulan hitam, bulan PKI, sekaligus bulan penghalalan segala cara. Intel melayu yang kurang bermutu sedang bermimpi kudeta, politik bumi hangus, dan penguatan kekuasaan palsu,” kata Rizal.

Ia menilai rakyat saat ini terus digiring, diperbudak elit penguasa, dan dirusak rasa keadilannya. “Aksi rakyat murni kelak akan mampu menggulung dalang yang memang berteman dengan ojol buatan dan pasti berijazah palsu,” pungkas Rizal.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga