Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

Repelita Jakarta – Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menyoroti pernyataan Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan.

Ferdinand menilai ucapan Luhut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pemerintahan.

Menurut Ferdinand, pernyataan itu seolah mengakui adanya praktik yang tidak bersih di lingkungan pemerintahan.

Dari pernyataan Luhut, Ferdinand menafsirkan bahwa ada kotoran hukum yang seharusnya ditindak sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, jika memang demikian, KPK wajib menelusuri lebih jauh setiap indikasi pelanggaran pidana yang terjadi.

Ferdinand menambahkan, pernyataan Luhut yang terkesan menolak OTT KPK bisa diartikan sebagai sikap anti pemberantasan korupsi.

Ia menilai respons tersebut menunjukkan ketidaknyamanan Luhut terhadap operasi penindakan yang dilakukan KPK.

Menurut Ferdinand, upaya Luhut bisa termasuk tindakan yang menghalangi proses pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan, jika seseorang menghalangi upaya KPK, pihak terkait berpotensi dipanggil untuk dimintai keterangan.

Lebih jauh, Ferdinand mengingatkan bahwa menghalang-halangi pemberantasan korupsi dapat masuk kategori pidana.

Ia menekankan, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice dalam hukum pidana.

Ferdinand juga menyinggung soal intensitas OTT KPK yang menurutnya masih wajar dan tidak berlebihan.

Ia menambahkan, KPK baru saja melakukan sejumlah operasi tangkap tangan untuk mengungkap kasus korupsi.

Politikus PDIP itu menekankan pentingnya dukungan semua pihak terhadap pemberantasan korupsi agar berjalan efektif.

Ferdinand menilai, pernyataan Luhut berpotensi memengaruhi proses penyelidikan yang sedang berjalan.

Ia menegaskan, setiap upaya memengaruhi jalannya penyidikan termasuk hal yang harus diawasi secara ketat.

Ferdinand mengingatkan agar KPK tetap independen dan tidak terpengaruh tekanan dari pejabat publik.

Ia menekankan, integritas penyelidik KPK menjadi kunci dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Politikus PDIP itu menambahkan, publik berhak mengetahui upaya penghalangan penyelidikan yang dilakukan pejabat tertentu.

Ferdinand mengingatkan, setiap pihak yang mencoba menghambat KPK harus siap menghadapi konsekuensi hukum.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga