Demo Besar 4 September, Kolektif 17+8 Indonesia Serahkan Tuntutan Rakyat ke DPR RI

Repelita Jakarta - Ribuan massa kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, pada Kamis, 4 September 2025.

Demonstrasi ini menjadi momentum penyerahan resmi 17+8 Tuntutan Rakyat kepada wakil rakyat di parlemen.

Aksi dipimpin oleh aktivis muda Abigail Limuria bersama sejumlah figur publik dan tokoh masyarakat sipil.

Gerakan yang menamakan diri Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah tersebut membawa dokumen berisi 17 tuntutan jangka pendek serta 8 tuntutan jangka panjang.

Mereka menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah formal untuk menagih tanggung jawab negara dalam menjawab keresahan rakyat.

Dalam undangan yang beredar, Kolektif 17+8 menyampaikan tiga agenda utama.

Pertama, pernyataan resmi terkait 17+8 tuntutan rakyat.

Kedua, konfirmasi penyerahan dokumen formal ke DPR RI.

Ketiga, penjelasan mengenai konsekuensi apabila tuntutan jangka pendek tidak dipenuhi hingga 5 September 2025.

Sejumlah figur publik ikut hadir dalam aksi tersebut.

Nama-nama seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami atau Afu, Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez tercatat turut mendukung langsung jalannya aksi.

Kehadiran mereka diyakini dapat memperkuat suara rakyat sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pemerintah dan parlemen untuk segera mengambil langkah nyata.

Undangan yang tersebar juga mencantumkan jadwal aksi pada Kamis, 4 September 2025 pukul 13.00 WIB di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, 17 tuntutan jangka pendek disebut harus dipenuhi segera sebelum tenggat 5 September 2025.

Isi dari tuntutan mendesak itu antara lain pembentukan tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan aparat lainnya dalam demo 28–30 Agustus.

Selain itu, ada desakan agar TNI dikembalikan ke barak dan tidak lagi dilibatkan dalam pengamanan sipil.

Kolektif juga menuntut pembebasan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.

Mereka menekankan aparat yang terbukti melakukan kekerasan harus ditangkap, diadili, dan diproses hukum.

Polisi juga dituntut menghentikan penggunaan kekerasan serta wajib mematuhi prosedur standar pengendalian massa.

Di sisi lain, Kolektif 17+8 mendesak penghentian kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta pembatalan fasilitas baru yang dianggap tidak relevan.

Transparansi anggaran DPR harus dipublikasikan secara berkala.

KPK juga diminta melakukan penyelidikan terhadap harta kekayaan bermasalah milik anggota DPR.

Badan Kehormatan DPR didorong untuk menindak anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

Partai politik diminta menjatuhkan sanksi kepada kader yang tidak etis sekaligus membuat deklarasi komitmen keberpihakan kepada rakyat di tengah krisis.

Anggota DPR dituntut ikut dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Kolektif juga menegaskan perlunya disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, serta komitmen terbuka TNI untuk tidak memasuki ranah sipil selama krisis demokrasi.

Tuntutan lainnya adalah jaminan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.

Pemerintah juga didesak mengambil langkah darurat mencegah pemutusan hubungan kerja massal serta memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak.

Selain itu, dibuka ruang dialog antara pemerintah, serikat buruh, dan masyarakat mengenai kebijakan upah.

Tidak hanya tuntutan jangka pendek, Kolektif 17+8 juga mengajukan delapan poin reformasi sistemik dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.

Isi tuntutan jangka panjang itu antara lain reformasi total di DPR, perbaikan sistem partai politik, serta penguatan pengawasan eksekutif.

Kebijakan perpajakan juga harus dirombak agar lebih adil dan transparan.

Mereka menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor, penguatan KPK, serta penegakan undang-undang tindak pidana korupsi.

Selain itu, dilakukan reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis sesuai harapan masyarakat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga