Deklarator Projo Minta Prabowo Lakukan Evaluasi dan Copot Menteri Pembuat Gaduh

Repelita Jakarta - Sejumlah deklarator Projo menyampaikan pernyataan sikap terkait berbagai gejolak nasional yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025.

Pernyataan yang dinamakan Gerakan Rakyat Progresif ini disampaikan Haposan Situmorang, Dhany Marlen, Sunggul Hamonangan Sirait, Budianto Tarigan, Rino Azhari, Bambang Romada, Firman, dan Guntur Siregar melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Mereka menyoroti kondisi ekonomi yang membebani rakyat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga daya beli menurun drastis, yang diperparah oleh kebijakan pemerintah yang dianggap boros anggaran dan kontroversial.

Deklarator Projo juga menyoroti penanganan aksi unjuk rasa yang dinilai arogan, menimbulkan korban jiwa, serta ketidakmampuan institusi untuk mengendalikan situasi secara cepat dan transparan.

Mereka menekankan perlunya Presiden Prabowo bertindak tegas, cepat, dan akuntabel, termasuk mengarahkan aparat hukum serta organisasi intelijen untuk mencegah kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik.

Haposan dkk menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban, menyerukan penghormatan pada nilai kemanusiaan, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pendekatan humanis melalui dialog dan de-eskalasi.

Mereka menilai keluarnya kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dilakukan secara sistematis, memberi kesan bahwa Presiden tidak mampu memimpin, sehingga meminta evaluasi dan tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar.

Deklarator Projo juga menuntut proses hukum transparan terkait kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa, pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan polisi, serta sanksi bagi menteri dan kader partai yang membuat kebijakan merugikan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya reformasi DPR dan sistem pemilu, audit independen, serta pemberantasan korupsi untuk mengembalikan anggaran negara tepat sasaran dan memastikan aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi besar tanpa perlindungan elit politik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga