Repelita Jakarta - Ray Rangkuti secara terbuka mengungkap alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Menurut Ray, langkah Prabowo ini bukan semata-mata keputusan hukum biasa, tetapi sarat dengan makna politik yang mendalam.
Ia menilai pemberian amnesti menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 adalah simbol pendekatan rekonsiliasi antara kekuatan politik besar di Indonesia.
Ray menegaskan bahwa amnesti kepada Hasto otomatis membuat PDI Perjuangan berada dalam posisi berutang budi kepada Prabowo.
Situasi ini, kata dia, akan mengubah peta komunikasi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto ke depan.
Ray menyebut sikap Megawati yang menerima keputusan amnesti memperlihatkan bahwa PDI Perjuangan sedang merumuskan strategi baru.
Sementara itu, Qodari menilai keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin meredam potensi gesekan dengan barisan oposisi.
Menurut Qodari, amnesti dan abolisi kepada dua figur berbeda itu merupakan manuver simbolis agar tak ada konflik terbuka di awal periode kepemimpinan.
Qodari memandang kebijakan ini juga bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menjaga stabilitas politik nasional.
Dengan merangkul PDI Perjuangan lewat amnesti Hasto, Prabowo menunjukkan ke publik bahwa pendekatannya mengutamakan rekonsiliasi.
Ray pun memprediksi, langkah politik lanjutan yang mungkin muncul adalah semakin terbukanya ruang komunikasi antara lingkaran Megawati dan Istana.
Ia menilai sinyal ini akan berpengaruh terhadap konsolidasi kekuatan politik menuju pemilu mendatang.
Qodari menambahkan, pemberian amnesti juga berkonsekuensi pada relasi Jokowi dengan Prabowo, mengingat Hasto selama ini dikenal sebagai figur loyal di lingkar PDI Perjuangan.
Menurutnya, Prabowo sedang memainkan kartu penyeimbang agar tidak sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sebelumnya.
Ray berpendapat bahwa keputusan ini juga menjadi semacam ujian bagi Megawati untuk menegaskan posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai amnesti ini membuka peluang kompromi politik lain yang lebih besar.
Ray berpesan bahwa publik harus terus mengawasi agar kebijakan ini tidak menjadi alat transaksional.
Ia menekankan bahwa rekonsiliasi harus tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
Qodari juga menyebut kebijakan Prabowo bisa menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan di elite politik.
Ia menilai, jika dikelola dengan baik, keputusan amnesti akan menguatkan posisi Prabowo sebagai pemimpin yang membuka ruang dialog dengan semua pihak.
Langkah ini, kata Qodari, akan diuji dalam praktik politik di bulan-bulan mendatang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

