Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi Tuai Kritik Insan Pers, Dinilai Tak Mencerminkan Sosok Pemimpin dan Menyakiti

Repelita Bekasi - Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengimbau para pemimpin untuk tidak menggandeng media konvensional menuai reaksi keras dari kalangan jurnalis.

Ungkapan itu dianggap tidak berempati terhadap profesi wartawan dan mencederai kemitraan antara pers dan pemerintah.

Pernyataan Dedi yang disampaikan dalam forum terbuka pada 3 Juli 2025 segera viral di media sosial dan memicu respons luas.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menyatakan kekecewaannya dalam acara Dialog Pers yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Bekasi.

“Media adalah corong bagi masyarakat. Media sosial itu milik pribadi, sementara produk jurnalistik memikul pertanggungjawaban,” ucap Doni di hadapan ratusan jurnalis dan pengurus organisasi pers.

Doni menyayangkan pernyataan itu justru datang dari seorang gubernur, yang seharusnya memahami peran vital media dalam menjaga keterbukaan informasi.

Menurutnya, Dedi Mulyadi telah melukai perasaan para wartawan dan mengabaikan nilai-nilai kepemimpinan yang inklusif.

“Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers,” ujarnya.

Doni mengerti jika efisiensi anggaran dijadikan alasan untuk lebih mengandalkan media sosial, tetapi bukan dengan cara meremehkan eksistensi media profesional.

“Yang lebih menyakiti, dia malah menyarankan kepada para pemimpin untuk hanya mempublikasikan kegiatan di Medsos seperti Facebook, TikTok, YouTube, Instagram,” tegasnya.

Ia juga mengimbau para kepala daerah lain untuk tidak mengikuti pola pikir yang disampaikan oleh Gubernur Dedi.

Kepala daerah, lanjutnya, sebaiknya fokus melayani rakyat, bukan sibuk membuat konten demi pencitraan.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, turut mengecam pernyataan tersebut.

Menurutnya, hal itu merendahkan martabat media profesional yang selama ini menjadi pilar dalam demokrasi.

“Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam,” kata Ade.

Ia menjelaskan bahwa respons para jurnalis bukan karena tersinggung, tetapi sebagai bentuk menjaga kehormatan profesi wartawan.

“Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral,” ucapnya.

Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua, juga menegaskan bahwa media adalah mitra strategis dalam pembangunan, bukan lawan pemerintah.

“Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa,” ujarnya.

Dialog Pers itu dihadiri berbagai organisasi media seperti SMSI Kabupaten Bekasi, PWI Bekasi Raya, AWIBB Jabar, AWPI Kabupaten Bekasi, PPRI, AWI, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), serta Forum Hari Ini (FHI).

Turut hadir pula tokoh masyarakat seperti Ketua Umum Jajaka Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Mereka sepakat menyuarakan pentingnya menjaga kemerdekaan pers sebagai elemen utama dalam demokrasi yang sehat.

Acara ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Doni Ardon dan Ketua PWI Ade Muksin sebagai bentuk keprihatinan kolektif terhadap pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga