ICW Soroti Pengadaan Robot Polisi di Tengah Sorotan Kinerja dan Efisiensi Anggaran

 

Repelita Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengadaan robot polisi yang ditampilkan dalam parade Hari Bhayangkara ke-79 di Monumen Nasional.

Menurut ICW, kebijakan tersebut memicu pertanyaan publik terkait efektivitas dan kebutuhan anggaran, terutama saat pemerintah sedang menerapkan efisiensi di berbagai sektor pelayanan dasar.

Peneliti ICW Almas Sjafrina menyebut pengadaan ini harus transparan dan jelas tujuannya.

Ia menekankan perlunya evaluasi apakah robot tersebut benar-benar diperlukan karena tidak dapat ditangani oleh sumber daya manusia.

Almas menyampaikan bahwa situasi keuangan negara saat ini seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum mengalokasikan anggaran untuk teknologi tinggi seperti robot kepolisian.

Ia juga menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri yang selama ini belum sepenuhnya teratasi.

Dalam konteks itu, menurutnya, seharusnya yang diprioritaskan adalah langkah-langkah reformasi nyata, bukan sekadar atraksi teknologi.

Pengadaan robot tersebut dipamerkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun jenis robot yang dipamerkan meliputi dua robot tank, dua robot ropi, satu robot drone pertanian, sepuluh robot anjing, dan sepuluh robot humanoid.

Komjen Dedi Prasetyo selaku Irwasum Polri menjelaskan bahwa robot-robot tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum digunakan secara operasional.

Dedi menyebutkan fungsi robot mencakup patroli, pencarian korban bencana, pengawasan daerah berisiko, hingga pengumpulan barang bukti forensik.

Ia menegaskan bahwa seluruh unit masih dalam tahap demonstrasi sampai tahun 2026 sebelum masuk fase pelatihan personel dan uji coba terbatas di lokasi pelayanan publik.

Namun demikian, ICW tetap mendesak agar seluruh informasi anggaran disampaikan secara terbuka sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Almas mengingatkan bahwa segala bentuk pengadaan yang bersumber dari dana publik wajib dipertanggungjawabkan.

Menurut ICW, transparansi merupakan bagian penting dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Di sisi lain, kekhawatiran publik bahwa pengadaan ini sekadar proyek pencitraan juga tidak bisa diabaikan.

Dalam situasi krisis kepercayaan dan kebutuhan efisiensi anggaran, kebijakan teknologi seperti ini seharusnya mendapat pengawasan ketat dari semua pihak.

Dengan demikian, keputusan Polri untuk menganggarkan dana besar demi robot kepolisian sepatutnya diuji secara publik, baik dari sisi manfaat maupun urgensinya.

Apalagi jika proyek itu justru mengalihkan fokus dari reformasi struktural yang selama ini dituntut masyarakat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga