Repelita Jakarta - Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkap rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam waktu dekat.
Pertemuan itu disebut berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini sedang digulirkan oleh sejumlah kelompok sipil dan purnawirawan.
Fachrul menyebut pertemuan kemungkinan dilakukan secara informal agar komunikasi bisa lebih leluasa.
"Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal," ujarnya pada Rabu, 2 Juli 2025.
Ia juga menyoroti perbedaan pendekatan politik antara SBY dan Presiden ke-7, Joko Widodo.
Menurutnya, SBY bersikap lebih netral pasca lengser dari kekuasaan, berbeda dengan Jokowi yang disebut masih melakukan intervensi politik.
"Bisa saja (bertemu SBY) karena kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia enggak cawe-cawe lagi. Sehingga kalau kita ngomong cawe-cawe Jokowi itu," kata Fachrul.
Fachrul menyatakan ingin mengetahui posisi dan sikap SBY terhadap upaya mereka saat ini.
Menurutnya, dalam politik tidak semua sikap diungkap lewat pernyataan, tetapi bisa tercermin dari tindakan.
“Sehingga kita cari bagaimana keberpihakannya (SBY) terhadap apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kita tahu masalah politik tidak dalam pernyataan, tapi dalam hal yang dilakukan di dalam pernyataan itu," ujarnya.
Di sisi lain, Fachrul menyebut bahwa surat tuntutan pemakzulan terhadap Gibran sudah diserahkan ke DPR RI, namun belum mendapat tanggapan yang berarti.
Ia memastikan kelompoknya akan terus mendorong isu ini, terlepas dari respon parlemen.
Sikap DPR juga disorot oleh mantan relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat.
Palti mengatakan DPR seharusnya tidak gentar untuk menyuarakan aspirasi pemakzulan yang telah mereka terima secara resmi.
"Seharusnya DPR tidak perlu takut untuk membaca surat pemakzulan Gibran yang sudah sampai di DPR," ujar Palti pada Rabu, 2 Juli 2025.
Ia mengingatkan bahwa DPR adalah representasi rakyat yang wajib menyalurkan semua aspirasi masyarakat.
"Selain karena DPR memang sudah sepatutnya menampung setiap aspirasi masyarakat," katanya.
Menurut Palti, surat tersebut juga harus dihormati karena berasal dari para purnawirawan TNI yang telah berjasa besar kepada bangsa.
"DPR juga perlu menghormati surat para purnawirawan yang punya jasa besar bagi bangsa dan negara," ujarnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
