Tanah Gratis dari Negara? Ini Rencana ‘Gila’ Wamen PKP Fahri Hamzah!”

 

Repelita Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyampaikan kritik keras terhadap lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani krisis perumahan rakyat.

Dalam forum Indonesia Economic Prospects Juni 2025 bertema People-First Housing di Jakarta, Senin (23/6), Fahri menekankan pentingnya perombakan total dalam kebijakan perumahan.

Ia menilai belum ada rencana yang benar-benar strategis untuk mengatasi backlog perumahan yang terus membengkak.

“Kita harus serius merancang ulang kebijakan perumahan. Dari pengamatan saya, belum pernah ada rancangan serius untuk menangani isu ini,” ujar Fahri.

Ia menegaskan bahwa selama ini sektor perumahan tidak ditempatkan sebagai prioritas nasional yang mendesak.

Fahri mengusulkan agar pemerintah mulai menerapkan subsidi tanah sebagai solusi nyata.

Ia menjelaskan bahwa lahan milik negara, baik pusat maupun daerah, bisa dialokasikan kepada masyarakat sebagai fondasi pembangunan rumah.

Dengan begitu, biaya pembangunan bisa ditekan dan akses masyarakat terhadap hunian layak akan semakin terbuka.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa subsidi tanah juga akan berdampak langsung pada kualitas penataan kota.

Lahan yang dikelola oleh negara memungkinkan pembangunan dilakukan secara tertib dan terarah.

Hal ini dinilainya penting untuk mencegah perluasan kawasan kumuh, khususnya di bantaran sungai dan zona rawan lainnya.

“Subsidi tanah memberi kita kontrol atas perencanaan kota dan pembangunan hunian. Ini bukan hanya soal rumah, tapi masa depan tata kota kita,” tegasnya.

Fahri mengatakan bahwa orientasi pembangunan seharusnya tidak lagi sekadar mengejar angka, tetapi membangun sistem yang memungkinkan rakyat berdaya dan mandiri memiliki rumah.

Ia membandingkan dengan sektor sandang dan pangan yang dinilai sudah lebih tertata, sementara kebutuhan papan masih tercecer.

Menurutnya, subsidi tanah dapat menjadi pondasi utama untuk skema bantuan lain seperti subsidi bunga atau angsuran.

Namun ia menekankan bahwa langkah awal tetap harus dimulai dari pemberian hak atas lahan.

“Kalau kita tidak mulai dari sekarang, backlog akan terus menumpuk jadi 10 atau 11 juta rumah setiap tahunnya. Kita tidak akan ke mana-mana,” tutup Fahri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga