Rocky Gerung Nilai Prabowo Sindir Oligarki dan Warisan Ketimpangan Era Jokowi

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan politik dan ekonomi Indonesia, menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto di forum internasional di Rusia.

Dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum, Prabowo menyinggung praktik kolusi antara elit politik, penguasa, dan pemodal besar yang menurutnya menjadi akar persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan.

Rocky menilai pernyataan itu sebagai kritik tidak langsung terhadap pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal menghadapi dominasi oligarki.

Ini sebenarnya kritik tajam bahwa oligarki di Indonesia selama ini bikin orang miskin tetap miskin.

Rocky menyebut Indonesia telah lama terjebak dalam kondisi state capture, yakni penyanderaan negara oleh kekuatan modal dan elit politik.

Menurutnya, kondisi ini membuat kebijakan publik gagal menjangkau kepentingan masyarakat luas.

Kapitalisme yang rakus dan sosialisme yang menyebabkan ketergantungan adalah dua sisi yang berseberangan, tapi sama-sama bermasalah jika tidak diatur dengan baik.

Prabowo dalam pidatonya menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan inovasi kapitalistik dan peran aktif negara ala sosialisme.

Model itu disebut sebagai upaya menciptakan keadilan sosial tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Rocky menyoroti bahwa Prabowo tampak ingin membalik arah pendekatan ekonomi sebelumnya yang terlalu fokus pada angka pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan kesejahteraan.

Ia juga mencermati peran Indonesia di level global yang kini mulai berubah dengan bergabungnya ke dalam blok BRICS.

Tahun-tahun Jokowi kita lihat Indonesia tenggelam dalam perdebatan domestik, bahkan profilnya di dunia internasional kurang terbaca.

Prabowo justru hadir sebagai pusat perhatian dunia dengan membawa narasi baru tentang keadilan ekonomi global.

Namun Rocky tetap menyampaikan kekhawatiran soal implementasi program-program besar yang dijanjikan Prabowo, seperti makan bergizi gratis, koperasi, dan distribusi pangan.

Semua program itu butuh modal besar dan implementasi yang tidak mudah.

Ada pertanyaan besar soal bagaimana program itu akan dijalankan tanpa membebani anggaran negara dan bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan pertumbuhan dengan keadilan.

Rocky juga menyoroti upaya pemerintah menguasai kembali lahan yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh perusahaan besar.

Publik mempertanyakan apakah pengambilalihan itu akan digunakan untuk kepentingan konservasi atau dijadikan lahan bisnis baru oleh negara.

Menurutnya, hal itu menjadi dilema besar yang harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kepentingan pemodal.

Ini tantangan besar buat Prabowo, membebaskan negara dari cengkeraman oligarki tapi juga memberikan ruang yang adil bagi rakyat.

Rocky menutup pandangannya dengan menyebut bahwa posisi Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang untuk membangun model pembangunan yang lebih berkeadilan jika disertai riset dan perencanaan yang matang. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga