Repelita Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilihan umum nasional dan daerah dinilai sebagai langkah baru dalam memperbaiki praktik demokrasi yang selama ini dinilai tidak efektif.
Pengamat politik Rocky Gerung menyambut baik keputusan tersebut karena dinilai memberi waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi dan perencanaan lebih matang.
“Jadi kan satu terobosan untuk memungkinkan ada konsolidasi partai setelah capek habis buang (uang) di pemilu nasional, dia masih punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan kader-kader lokalnya,” ujar Rocky melalui kanal YouTube miliknya pada Minggu, 29 Juni 2025.
Menurut Rocky, dampak dari keputusan ini memang bisa memperpanjang masa jabatan anggota DPRD, tetapi aspek tersebut masih bisa didiskusikan lebih lanjut secara politik.
Ia menilai, keputusan ini membuka ruang bagi partai untuk lebih fokus pada pendidikan kader dan memperbaiki sistem rekrutmen internal.
“Tapi yang penting sudah ada semacam kelegaan, sehingga partai-partai politik mulai serius buat sekolah-sekolah politik, kurikulumnya diperbaiki supaya ada kaderisasi di situ,” lanjutnya.
Rocky menilai, selama pemilu serentak diterapkan, banyak partai politik kesulitan membagi sumber daya dan kader antara pusat dan daerah secara bersamaan.
“Sering kali, stok partai politik habis karena mesti dibagi antara nasional dan daerah. Tapi kalau dia dipisah 2 tahun atau 2,5 tahun, itu kesempatan partai politik untuk menghasilkan kader yang bermutu, sehingga money politics juga bisa dicegah,” tutup Rocky. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
