Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama untuk mewujudkan ketertiban sosial sekaligus menumpas praktik korupsi yang semakin meluas di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara tunggal dalam Forum Meet The Leaders bertajuk Lead With Law, Stand With Integrity: Break The Chain of Corruption in Indonesia yang berlangsung di Kampus Universitas Paramadina, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025.
Mahfud mengutip pemikiran klasik Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa lebih baik hidup lama di bawah pemerintahan yang buruk daripada satu malam tanpa negara.
Ia menegaskan bahwa hukum adalah unsur paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tanpa penegakan hukum yang adil, demokrasi bisa berubah menjadi anarki, sedangkan hukum yang tidak demokratis hanya akan menghasilkan tirani.
Mahfud memaparkan perjalanan hukum dan politik Indonesia dari era demokrasi liberal Soekarno, otoritarianisme Orde Lama dan Orde Baru, hingga masa reformasi yang saat ini dinilai mengalami kemunduran.
Ia menyoroti berbagai persoalan seperti praktik jual beli suara, pelemahan lembaga penegak hukum, dan ketimpangan dalam penegakan keadilan.
Dalam forum tersebut, Mahfud juga membahas buku Paradox Indonesia karya Presiden Prabowo Subianto yang mengulas dominasi oligarki serta paradoks kekayaan bangsa dengan sumber daya alam melimpah namun diiringi kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi yang tinggi.
Data mencengangkan turut diungkap, antara lain Rp11.400 triliun dana pengusaha Indonesia disimpan di luar negeri dan 1 persen penduduk menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional serta 67 persen lahan negara.
Menurut IMF, 60,3 persen rakyat Indonesia atau sekitar 172 juta jiwa masih tergolong miskin jika menggunakan standar garis kemiskinan global.
Mahfud menegaskan dua langkah penting yang harus segera diambil, yaitu memperkuat penegakan hukum dan mengejar koruptor tanpa kompromi.
Sejarah mencatat tidak ada negara yang bertahan lama tanpa pondasi hukum yang kuat dan adil, ujarnya.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menambahkan bahwa pemimpin masa depan harus menjunjung tinggi hukum dan integritas sebagai pilar peradaban.
Acara tersebut juga diwarnai kehadiran Omi Komaria Madjid, istri almarhum Nurcholish Madjid, yang mengapresiasi pemahaman Mahfud terhadap pemikiran suaminya.
“Saya sungguh kagum, karena Pak Mahfud yang telah menduduki berbagai jabatan penting di negeri ini ternyata sangat memahami pemikiran Cak Nur. Hal itu benar-benar di luar dugaan saya,” ujarnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
