Repelita Papua - Masyarakat adat Suku Kawei di Papua Barat Daya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut memohon agar keputusan pencabutan izin usaha pertambangan milik PT Kawei Sejahtera Mining ditinjau ulang.
Surat itu ditandatangani oleh para tokoh adat dan ketua marga dari Kampung Selpelei, Waigeo Barat, pada 18 Juni 2025.
Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan bahwa kehadiran PT KSM telah membawa perubahan signifikan bagi kehidupan warga lokal.
Sebelum perusahaan beroperasi, mereka menggambarkan kondisi kampung yang memprihatinkan, tanpa listrik, pendidikan terbatas, fasilitas kesehatan minim, dan ekonomi nyaris lumpuh.
Namun sejak PT KSM hadir, warga mendapatkan pekerjaan tetap, dapur keluarga kembali mengepul, dan anak-anak menerima beasiswa hingga jenjang doktoral.
Listrik tersedia setiap malam dan hasil tangkapan nelayan dapat dijual langsung tanpa ke kota.
Mereka menyebut bahwa penghasilan mingguan hingga Rp 3 juta bukan lagi hal mustahil.
Para ibu juga diberdayakan untuk bertani dan menjual hasilnya ke perusahaan.
Warga menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membimbing mereka menuju kemandirian.
“Kami bukan hanya diberi umpan, tapi diajari untuk mandiri,” tulis perwakilan masyarakat dalam surat tersebut.
Dalam pengelolaan lingkungan, masyarakat mengklaim telah dilibatkan secara aktif.
Mereka menyebut dua kolam pengendapan limbah, yakni Yefbi dan Salasih, telah dibangun dan dinilai berfungsi meski masih butuh perbaikan.
Masyarakat menyatakan komitmennya untuk terus memantau aktivitas tambang demi kelestarian lingkungan.
Melalui surat ini, mereka meminta Presiden untuk mendengar suara masyarakat adat dari wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan.
Nama-nama tokoh adat yang menandatangani surat ini antara lain Korinus Ayello, Mikha Daat, Menase Arempele, Yulius Ayello, dan Yustus Ayei.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
