Repelita Jakarta - Rangkaian pengakuan dari politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, mengenai dugaan pencetakan ulang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, diyakini akan menjadi beban besar bagi pihak Jokowi, termasuk tim hukumnya.
Peneliti media dan politik, Buni Yani, melalui akun Facebook pribadinya pada Minggu 29 Juni 2025, menilai bahwa bantahan apa pun dari kubu Jokowi tidak akan meyakinkan publik.
“Bantahan apa pun yang akan dikemukakan pasti tidak akan dipercayai publik karena bertentangan dengan akal sehat,” ujar Buni Yani.
Ia meminta agar aparat penegak hukum menindaklanjuti pernyataan Beathor secara serius dan tidak mengalihkan fokus pada tokoh lain yang kerap mengkritik pemerintah.
“Polisi jangan malah fokus untuk mentersangkakan Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, Rismon Sianipar, Rizal Fadillah, Eggi Sudjana, dan Kurnia,” tegasnya.
Menurutnya, semakin kuat Bareskrim Polri mencoba menutupi kasus ini demi membela Jokowi, maka upaya itu justru akan berakhir sia-sia.
“Fakta-fakta ini sudah setengah matang yang seharusnya ditindaklanjuti bila sungguh ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah fakta-fakta yang masih bisa ditelusuri karena para pelakunya masih ada,” jelasnya.
Sebelumnya, Beathor mengungkap bahwa pencetakan ulang ijazah Jokowi dibahas dalam pertemuan antara tim dari Solo dan kader PDIP Jakarta.
Dari pihak Solo hadir tiga nama yaitu David, Anggit, dan Widodo.
Sementara dari kader PDIP Jakarta disebutkan nama Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.
“Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” ungkap Beathor.
Ia juga menyebut beberapa tokoh yang pernah melihat dokumen ijazah tersebut, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan eks anggota DPRD Fraksi Gerindra M Syarif.
“Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” tambah Beathor. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok