Repelita Blitar - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan setelah merespons aksi tiga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang membentangkan spanduk kritik dinasti politik saat dirinya berkunjung ke Blitar, Jawa Timur.
Tindakan aparat dalam menyikapi protes tersebut dinilai berlebihan oleh Pengurus Besar PMII.
Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyayangkan adanya dugaan tindakan represif terhadap kadernya yang tengah menyampaikan aspirasi.
Ia menegaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan adalah bagian dari hak demokratis warga negara.
"Apa karena merasa atau bagaimana? Padahal kan memang semuanya tahu, dan bahkan mungkin Mas Wapres pun juga ngerti, kalau politik dinasti itu berbahaya," ujar Gus Shofi.
Ia mengatakan bahwa konstitusi menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
"Kebebasan berekspresi yang dilindungi demokrasi iya, dan tentu dilindungi konstitusi itu ya," tegasnya.
Gus Shofi juga menekankan bahwa menyuarakan kritik adalah bentuk tanggung jawab warga terhadap jalannya pemerintahan.
"Terlebih lagi tidak hanya kebebasan, tapi itu memang tanggung jawab, tugas dari masyarakat untuk monitoring, untuk mendampingi," sambungnya.
Tiga kader PMII tersebut sebelumnya sempat diamankan saat menggelar aksi, dan muncul dugaan adanya tindakan fisik dari aparat pengamanan presiden.
Kejadian ini menambah daftar panjang kontroversi terkait gaya kepemimpinan Gibran dan dugaan alergi terhadap kritik publik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
