Repelita Medan - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tertangkap kamera meninjau langsung sejumlah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Labuhan Batu, Sipiongot, Tolang, Sipangmbar, dan Sipirok.
Dalam dokumentasi yang beredar, Bobby tampak mengenakan kaus abu-abu dan berbincang santai dengan warga di tengah medan sulit yang harus ditempuh rombongan.
Sejumlah foto memperlihatkan Bobby dan para pejabat lainnya harus melintasi sungai dan jalan rusak demi melihat langsung kondisi infrastruktur.
Namun, sorotan publik bukan hanya tertuju pada kegiatan peninjauan tersebut, melainkan juga pada sosok Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang ikut mendampingi.
Topan Ginting baru saja ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan.
Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai relasi Topan dengan Bobby Nasution.
Tokoh PKB, Umar Hasibuan, menyampaikan dugaan kedekatan itu melalui akun X @UmarHasibuan__ pada 29 Juni 2025.
"Dekat bukan Bobby Nasution, dan tersangka Topan Ginting Kadis PUPR Sumut yang kemarin ditangkap KPK RI?" tulis Umar.
Ia menyebut bahwa sejumlah foto yang beredar menjadi bukti visual tentang hubungan keduanya.
"Foto yang bicara," tandasnya.
KPK sebelumnya menjelaskan bahwa OTT terhadap Topan Ginting dilakukan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi dalam proyek jalan.
Wakil Ketua KPK, Asep Guntur, menyatakan ada indikasi praktik lancung dalam proses pembangunan tersebut.
"Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPK.
Topan Ginting ditangkap bersama lima orang lainnya yang berasal dari kalangan ASN, pejabat negara, dan pihak swasta.
Keenamnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Topan Ginting sendiri diketahui baru dilantik menjadi Kadis PUPR Sumut pada Februari 2025.
Penetapan tersangka terhadap orang dekat Bobby itu menimbulkan desakan agar KPK tidak berhenti pada level kadis semata.
Umar Hasibuan secara terbuka menantang KPK agar tidak ragu memeriksa pihak-pihak yang lebih tinggi bila ditemukan keterlibatan.
Menurutnya, terlalu berlebihan jika mantan wali kota Medan itu tidak disentuh hanya karena statusnya sebagai menantu Mulyono.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
