Bahas RKUHAP Tak di Hotel, Komisi III DPR Klaim Tak Ulangi Pola Tertutup Seperti UU TNI

Repelita Jakarta - Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan dilakukan secara tertutup atau di luar gedung parlemen.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan seluruh agenda pembahasan akan berlangsung di ruang rapat resmi DPR dan disiarkan secara langsung ke publik.

"Semua proses akan berlangsung terbuka, dan live," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 26 Juni 2025.

Sebelum pembahasan dimulai, Komisi III akan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dan Yogyakarta pada 1 hingga 4 Juli 2025.

Tujuannya adalah menyerap masukan dari mahasiswa, akademisi, dan aparat penegak hukum mengenai revisi KUHAP.

Setelah itu, DPR akan memulai rapat kerja dengan pihak pemerintah pada 7 Juli mendatang.

Pemerintah akan diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara dalam pembahasan awal.

Habiburokhman menyebut pembahasan dimulai segera setelah masa reses berakhir.

"InsyaAllah, di awal masa sidang kita langsung bahas. Targetnya selesai dalam dua masa sidang," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah sudah diterima.

"DIM-nya sudah dikirim. Jadi setelah reses, kita bisa langsung mulai," tambahnya.

Habiburokhman juga membuka ruang aspirasi dari masyarakat tanpa harus melalui forum resmi.

Menurutnya, Komisi III siap menerima masukan lewat berbagai cara, termasuk pesan singkat dan video call.

Ia memastikan tidak akan ada pembahasan diam-diam seperti yang sempat terjadi dalam revisi UU TNI beberapa waktu lalu.

Kala itu, DPR menggelar rapat di hotel mewah secara tertutup dan menuai kritik publik karena dianggap tidak transparan serta memboroskan anggaran negara.

Komisi III kini berupaya menunjukkan arah berbeda dengan menjanjikan proses yang inklusif, efisien, dan terbuka sepenuhnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga