Abbas Ultimatum Hamas: Letakkan Senjata, Bebaskan Sandera, Izinkan Pasukan Asing Amankan Gaza

 

Repelita Paris - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan agar kelompok Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya dan membuka jalan bagi kehadiran pasukan internasional di wilayah Palestina.

Seruan ini disampaikan Abbas dalam surat tertanggal 9 Juni 2025, yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Surat itu diumumkan secara resmi oleh pemerintah Prancis pada Selasa, 10 Juni 2025.

Macron dan MBS diketahui akan memimpin konferensi internasional akhir bulan ini yang akan membahas solusi dua negara untuk konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Dalam isi suratnya, Abbas menegaskan bahwa Hamas tidak boleh lagi memegang kendali di Gaza dan harus menyerahkan kekuatan militernya kepada Pasukan Keamanan Palestina.

Ia juga menyatakan siap mengundang pasukan Arab dan internasional yang mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga ketertiban dan kestabilan di wilayah tersebut.

Menurut Abbas, langkah-langkah itu penting untuk mengakhiri perang di Gaza dan menciptakan kondisi menuju perdamaian jangka panjang.

Ia menyebut konferensi mendatang harus mampu menghasilkan kesepakatan yang jelas, mengikat, dan dijalankan di bawah pengawasan komunitas internasional.

“Dengan batas waktu yang jelas dan jaminan internasional, kami siap menyusun perjanjian damai final yang mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan seluruh isu status yang tertunda,” tulis Abbas.

Ia juga menuntut agar Hamas segera membebaskan seluruh sandera yang masih mereka tahan.

Pemerintah Prancis menyambut baik isi surat tersebut dan menyebut inisiatif Abbas sebagai langkah nyata dan belum pernah diambil sebelumnya oleh otoritas Palestina.

Presiden Macron menyatakan dirinya berkomitmen mengakui negara Palestina, tetapi menekankan bahwa hal tersebut harus disertai dengan syarat utama yaitu perlucutan senjata Hamas.

Dalam suratnya, Abbas turut menyatakan komitmen untuk mereformasi internal pemerintahan dan menyelenggarakan pemilu legislatif serta presiden dalam waktu satu tahun.

Ia menekankan bahwa negara Palestina tidak akan menjadi negara bersenjata, namun akan menjadi satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayahnya.

Langkah pengakuan negara Palestina oleh Prancis dinilai bisa menjadi terobosan besar, namun juga berisiko memicu ketegangan diplomatik dengan Israel yang menentang pengakuan sepihak. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga