Repelita Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami tindakan penggeledahan oleh anggota Polri saat memburu buronan Harun Masiku di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Insiden terjadi pada 8 Januari 2020 saat tim KPK berada di lokasi untuk melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.
Kelima anggota Polri yang mengadang tim KPK mengklaim adanya kegiatan senam yang dihadiri oleh Wakil Presiden.
Saat diperiksa, tim KPK diminta menunjukkan surat tugas yang ternyata tidak bisa dijawab oleh pihak Polri secara memadai.
Penyidik yang berada di lokasi juga digeledah secara fisik dan ponsel mereka disita oleh polisi.
Meski merasa perlakuan tersebut tidak sesuai dengan prosedur, tim KPK memilih tidak melakukan perlawanan agar situasi tidak memanas.
Setelah beberapa waktu, Direktur Penyidikan KPK dan petugas pengamanan internal Polri datang dan melepaskan tim KPK.
Sebelum dilepaskan, anggota tim KPK juga diminta menjalani tes urine yang hasilnya negatif.
Tim KPK memastikan bahwa mereka hanya memasuki area publik seperti masjid dan ruang pertemuan di PTIK saat melakukan pencarian.
Pihak KPK telah memberitahukan kepada petugas keamanan PTIK terkait kedatangan mereka.
Kasus ini menjadi sorotan dalam persidangan terkait suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Upaya penangkapan Harun Masiku memang sudah berlangsung sejak Januari 2020 dan masih menjadi perhatian publik.
Kejadian penggeledahan oleh Polri terhadap penyidik KPK ini menimbulkan pertanyaan mengenai sinergi antara kedua institusi penegak hukum tersebut.
Masyarakat berharap ada kejelasan dan kerja sama yang baik agar kasus hukum bisa berjalan dengan lancar dan transparan.
Penggeledahan yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan surat tugas menjadi sorotan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
KPK menyatakan akan terus melakukan tugasnya tanpa hambatan demi menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.
Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan hukum yang melibatkan tokoh dan institusi penting di tanah air.
Upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kelancaran proses hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Situasi ini juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Editor: 91224 R-ID Elok
