Repelita Jawa Barat – Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025, berlangsung dengan suasana tegang.
Seluruh anggota Fraksi PDIP memilih untuk meninggalkan ruang rapat paripurna secara bersama-sama.
Keputusan itu diambil sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pernyataan tersebut dianggap merendahkan martabat lembaga legislatif oleh Fraksi PDIP.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, melakukan interupsi dalam rapat.
Interupsi itu disampaikan saat membahas agenda usulan Raperda dan pandangan Gubernur atas Raperda tersebut.
Doni mengungkapkan kekecewaan fraksinya terhadap pernyataan Dedi Mulyadi dalam acara Musrenbang di Cirebon.
Menurut Doni, pernyataan Gubernur menyudutkan DPRD dan mengesankan bahwa pendapat anggota DPRD tidak dibutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDIP, Memo Hermawan, mengajak rekannya untuk melakukan walk out.
Langkah ini diambil guna menjaga martabat DPRD Jawa Barat agar tetap dihormati dalam rapat resmi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, juga turut mengikuti aksi walk out.
Ia menegaskan pentingnya hubungan yang saling menghargai antara eksekutif dan legislatif.
Sebelum adanya klarifikasi dari Gubernur atas pernyataannya, Fraksi PDIP memilih tidak melanjutkan rapat.
Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi santai aksi walk out tersebut.
Ia menyebut itu sebagai hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan memilih meninggalkan rapat.
Menurutnya, ekspresi politik seperti walk out adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, memandang walk out sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sah.
Ia menilai Fraksi PDIP menggunakan haknya untuk menyampaikan ketidakpuasan atas pernyataan Gubernur.
Buky juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat luas.
Sebagian menilai aksi walk out sebagai bentuk protes yang wajar, namun sebagian lain menganggapnya tanda ketegangan yang perlu diselesaikan.
Diharapkan insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam berkomunikasi.
Penting bagi lembaga negara menjaga keharmonisan agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien.
Semua pihak di DPRD Jawa Barat diharapkan dapat belajar dari kejadian ini demi suasana kerja yang kondusif dan produktif.
Editor: 91224 R-ID Elok