Prabowo Subianto Capai Persetujuan Publik 81%, Tapi Tantangan Berat Menanti Pemerintahannya

Repelita Jakarta – Prabowo Subianto mencatatkan angka persetujuan publik yang sangat tinggi, mencapai 81% setelah 100 hari masa jabatannya.

Survei yang dilakukan oleh Unit Riset Kompas pada periode 4–10 Januari 2025 menunjukkan bahwa 80,9% dari 1.000 responden merasa puas dengan kepemimpinan Prabowo.

Tingginya angka persetujuan ini disebabkan oleh kebijakan yang berorientasi pada rakyat dan implementasi cepat dari janji kampanyenya.

Pada pidatonya saat peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Prabowo sebagai pemimpin dunia yang paling kuat saat ini.

Jokowi menyoroti angka persetujuan publik Prabowo yang mencapai 80,9% dan dukungan lebih dari 80% dari parlemen Indonesia sebagai bukti soliditas pemerintahannya.

Meski demikian, masa pemerintahan Prabowo tidak tanpa tantangan.

Beberapa kebijakan kontroversial, seperti pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan peran militer dalam pemerintahan, telah memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Gerakan "Indonesia Gelap" muncul sebagai respons terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota.

Selain itu, program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil yang diluncurkan pada Januari 2025 mengalami kendala teknis.

Beberapa kasus keracunan makanan dilaporkan, meskipun tidak ada korban jiwa.

Insiden ini menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan besar di lapangan.

Di sisi internasional, Prabowo telah menunjukkan kehadiran Indonesia yang lebih aktif di panggung global.

Ia menghadiri KTT APEC di Peru dan berperan dalam diplomasi internasional, meskipun beberapa analis mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam retorika internasional tanpa pencapaian konkret di dalam negeri.

Secara keseluruhan, meskipun Prabowo menikmati tingkat persetujuan publik yang tinggi, masa pemerintahannya dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius.

Keseimbangan antara ambisi politik, kebijakan populis, dan stabilitas ekonomi serta sosial akan menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pemerintahannya ke depan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga