
Repelita, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat kecaman publik setelah menempatkan belasan kader PSI dalam proyek kehutanan Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk nepotisme karena melibatkan orang-orang terdekatnya dalam struktur organisasi tersebut.
FOLU Net Sink 2030 merupakan program yang bertujuan untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan target serapan emisi lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2030. Namun, publik menyoroti bahwa proyek ini justru dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Sejumlah kritik muncul di media sosial, mempertanyakan profesionalisme dan transparansi dalam penunjukan anggota OMO. Warganet menilai keputusan ini mencederai prinsip meritokrasi dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Di media sosial, beberapa netizen menyampaikan ketidakpuasan mereka.
"Ini aji mumpung! Jabatan strategis kok diisi orang partai, bukan profesional," tulis seorang pengguna X.
"Pak Menteri sepertinya lebih sibuk bagi-bagi kursi daripada mikirin hutan," komentar warganet lainnya.
Namun, Raja Juli Antoni tampak tak menggubris kritik tersebut. Alih-alih menanggapi sorotan publik, ia justru mengunggah momen dirinya menemani istri berbelanja ke pasar.
"Sayang istri, nemenin belanja ke pasar. Sayang bumi, bawa tas belanja dari rumah," tulis Raja Juli dalam unggahannya di media sosial.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025, kader PSI yang masuk dalam struktur FOLU Net Sink 2030 akan menerima honor bulanan mencapai puluhan juta rupiah. Berikut rincian honor yang akan mereka terima:
- Penanggung Jawab/Pengarah: Rp 50.000.000
- Wakil Penanggung Jawab/Pengarah: Rp 40.000.000
- Dewan Penasehat Ahli: Rp 25.000.000
- Ketua Pelaksana: Rp 30.000.000
- Ketua Harian I & II: Rp 30.000.000
- Sekretaris/Koordinator Sekretariat: Rp 30.000.000
- Ketua Bidang: Rp 30.000.000
- Anggota: Rp 20.000.000
- Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8.000.000
Juru bicara PSI, Agus Mulyono Herlambang, membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa penempatan kader PSI di proyek FOLU Net Sink 2030 sudah sesuai prosedur.
"Bang Menteri menunjuk beberapa profesional dari dalam dan luar partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya," kata Agus.
Agus juga menegaskan bahwa proyek ini tidak menggunakan dana APBN, melainkan didanai oleh donor dan negara mitra.
"OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, jadi sama sekali tidak membebani APBN," ujarnya.
Namun, kritik juga datang dari anggota DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, menilai keputusan Raja Juli sebagai langkah yang tidak profesional dan berisiko mencederai prinsip meritokrasi.
"Kasihan Presiden Prabowo kalau menterinya seperti ini. Tidak ada larangan, tapi ini sudah kebablasan," ujar Bambang.
Menurut Bambang, proyek FOLU Net Sink 2030 memiliki peran penting dalam upaya pengurangan emisi dan seharusnya diisi oleh orang-orang dengan kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, bukan berdasarkan kedekatan politik.
"Struktur FOLU harus diisi oleh profesional, bukan kader partai. Sekalipun tidak menggunakan APBN, tetap harus berdasarkan meritokrasi," tegasnya.
Di tengah sorotan publik, Raja Juli Antoni tetap bersikap santai dan tidak memberikan respons lebih lanjut. Sementara kritik terus mengalir, ia memilih membagikan aktivitas pribadinya, termasuk menikmati kopi dan menemani istrinya belanja ke pasar.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok