Gatot Nurmantyo Ungkap Skema Akuisisi Negara Tanpa Peluru

 

Repelita Jakarta - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo, kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataannya dalam podcast bersama pakar hukum tata negara, Refly Harun. Gatot mengungkapkan strategi yang menurutnya bisa digunakan untuk menguasai sebuah negara tanpa perlu mengeluarkan sebutir peluru pun.

"Dalam strategi ini, saya mencari Central of Gravity dari negara itu, yaitu ibu kota. Tanahnya saya beli, bangunannya saya beli. Jadi ketika orang lain masuk, mereka hanya menempati sesuatu yang sudah saya kuasai secara fisik," kata Gatot dalam perbincangannya.

Gatot menjelaskan bahwa dengan menguasai aspek vital seperti ekonomi, politik, pertahanan, dan sosial budaya, seseorang dapat mengendalikan negara tersebut. Setelah itu, menurutnya, konstitusi negara bisa diamandemen sesuai kehendak pihak yang menguasai.

"Saya amandemen lagi undang-undangnya. Setelah semua matang, negara itu sudah saya kuasai tanpa sebutir peluru pun keluar," tambah Gatot.

Lebih lanjut, Gatot menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam strategi ini. "Ini bukan proyek satu atau dua tahun. Ini perencanaan 50 tahun dan sudah berjalan lama," ungkapnya.

Dalam wawancara tersebut, Gatot juga membahas peran aparat keamanan dan intelijen dalam mendukung skema tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pernah menugaskan seorang pejabat militer sebagai atase di negara tertentu untuk mengumpulkan data strategis.

"Dia saya tugaskan khusus untuk mencari data-data. Maka ketika dia sudah jenderal, saya jadikan Kepala Badan Intelijen Strategis," ujar Gatot, merujuk pada sosok tertentu yang ia percaya memiliki wawasan luas dalam keamanan negara.

Gatot juga mengingatkan bahwa proses akuisisi ini telah memasuki tahap akhir dan akan segera rampung jika tidak ada perubahan besar. "Kalau kita begini-begini saja, saya ingatkan tidak sampai lima tahun lagi semua selesai," tegasnya.

Pernyataan Gatot ini langsung menuai reaksi beragam dari publik, mengingat situasi politik dan ekonomi yang tengah berkembang di Indonesia. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan kontroversial tersebut. (*) 

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga