Evaluasi Bansos: Gus Ipul Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Ketidaktepatan Sasaran

Repelita Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan respons atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsar Pandjaitan yang menyebut hanya setengah dari anggaran bantuan sosial (bansos) Rp500 triliun yang benar-benar sampai ke masyarakat.

Gus Ipul mengaku belum mengetahui pasti maksud dari pernyataan Luhut, namun dia mengatakan akan segera melakukan evaluasi terhadap data penerima bansos. "Tentu itu kita jadikan bahan evaluasi ya. Kita belum tahu yang dimaksud secara pasti dari pernyataan Pak Luhut itu. Belum tahu persis, tapi kira-kira itu adanya ketidaktepatan sasaran itu menjadi pekerjaan rumah kita berjamah," ujar Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk memperbaiki data penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan memastikan bahwa data tersebut kini sudah sesuai. "Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu," jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa saat ini data penerima bansos sudah final dan ada instruksi presiden (Inpres) terkait hal ini. Dia juga mengungkapkan bahwa langkah berikutnya adalah melakukan uji-petik di lapangan dengan kerjasama bersama Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi," tambahnya. Menurutnya, setiap tiga bulan BPS akan melakukan verifikasi bersama Kementerian Sosial berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan Instagramnya mengungkapkan bahwa banyak masalah dalam penyaluran bansos, termasuk data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, dan kurangnya NIK. Dia juga menyoroti bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos tengah dilakukan melalui Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan beberapa pangkalan data untuk meningkatkan akurasi.

"Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik," ungkap Luhut.

Dia juga menjelaskan bahwa upaya digitalisasi ini merupakan bagian dari GovTech, ekosistem digital pemerintahan yang diharapkan rampung pada 17 Agustus mendatang. "Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan," tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga