Publik Dibikin Heboh 5 Perusahaan Judi Berizin: Seret Mantan Bos BKPM hingga Hakim PN Jakut!

 

Praktik Judi Online dan Darat di Indonesia Diduga Dilindungi Regulasi Resmi

Indonesia belakangan ini kembali disorot terkait praktik perjudian, baik online (judol) maupun darat (judar).

Beberapa pihak menilai bahwa meskipun judi secara hukum dilarang, ada sejumlah perusahaan yang beroperasi secara legal dengan izin resmi.

Salah satu pintu masuk legalitas tersebut adalah melalui aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berkode 92000, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Akun media sosial X, @mazzini_gsp, mencatat setidaknya lima perusahaan judi online dan darat yang memiliki izin resmi beroperasi di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan ini tercatat dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pada 2018-2019.

Kelima perusahaan tersebut menerima NIB dengan kode KBLI 92000 saat BKPM dipimpin oleh Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada 2016-2019.

Adapun lima perusahaan yang tercatat tersebut adalah:

1. PT. Gateway Guna Selaras, terbit NIB pada 12 Desember 2018.
2. PT. Patron Aptika Utama, terbit NIB pada 17 Desember 2018.
3. PT. Value Cipta Gemilang, terbit NIB pada 28 Desember 2018.
4. PT. Proteksi Dunia Emas, terbit NIB pada 28 Desember 2018.
5. PT. Protokol Sasana Janawi, terbit NIB pada 28 Desember 2018.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, PT. Proteksi Dunia Emas adalah satu-satunya yang merambah bisnis judi darat dengan izin untuk mendirikan kasino.

Keempat perusahaan judi online dan darat ini mendapatkan legalitas hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2019.

Keputusan perizinan ini mencakup PT. Value Cipta Gemilang pada Mei 2019, PT. Proteksi Dunia Emas pada Agustus 2019, PT. Protokol Sasana Janawi pada September 2019, dan PT. Gateway Guna Selaras pada Oktober 2019.

Akun @mazzini_gsp juga mengungkapkan bahwa peran hakim tunggal DIS yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Bandung menjadi kunci legalitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Hukum terkait perjudian ini kembali menjadi sorotan setelah Gerakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) mencatat adanya kode KBLI 92000 yang seolah memberi jalan bagi legalitas perjudian di Indonesia.

Gerakan ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto mencabut KBLI 92000 yang dinilai sebagai celah untuk melegalkan segala bentuk perjudian.

Menurut Yudi Syamhudi Suyuti, salah satu inisiator PPBR, KBLI 92000 memberikan legalitas pada berbagai bentuk perjudian seperti penjualan tiket lotere, mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, serta pengoperasian situs perjudian virtual.

KBLI 92000 ini diterbitkan pada 15 September 2020 berdasarkan keputusan pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto.

Peraturan ini kemudian disahkan melalui Lampiran Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Yudi menegaskan bahwa praktik perjudian, baik online maupun offline, tetap melanggar hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 303 yang melarang segala bentuk perjudian.

Menurutnya, kelompok bisnis perjudian yang kini beroperasi dengan legalitas KBLI 92000 seolah berada di luar jangkauan hukum.

"Diduga ada kelompok bisnis perjudian yang secara khusus dilindungi dan tidak tersentuh hukum karena sudah dilegalkan," ujar Yudi.

Gerakan ini mendesak pemerintah untuk meninjau kembali dan mencabut peraturan yang memberikan legalitas bagi praktik perjudian di Indonesia.(*)

Baca Juga