Hak Masyarakat Adat di Ujung Tanduk, Koalisi Sipil Kaltim Mengecam Kekerasan di Paser

 

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Solidaritas untuk Korban Kekerasan di Muara Kate

Ratusan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (18/11/2024).

Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, yang menjadi korban kekerasan pada Jumat (15/11/2024).

Peristiwa kekerasan tersebut menewaskan Rusel (60) dan melukai Anson (55), yang kini masih menjalani perawatan intensif di RS Panglima Sebaya.

Koordinator aksi sekaligus perwakilan Biro Politik Kebijakan dan Advokasi Hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Dede Wahyudi, menyampaikan bahwa aksi ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan aparat keamanan.

“Kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik ini. Sudah terlalu banyak korban, dan ini bukan pertama kalinya terjadi,” ujar Dede.

Ketegangan di Dusun Muara Kate dipicu oleh penolakan warga terhadap aktivitas tambang yang menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batubara.

Konflik mulai memanas setelah kecelakaan pada 26 Oktober 2024 yang menewaskan Pendeta Veronika Fitriani akibat truk pengangkut batubara.

Pada Desember 2023, warga sempat melakukan blokade jalan, tetapi aksi tersebut diabaikan oleh pihak perusahaan.

Pekan lalu, insiden berdarah kembali terjadi di pos penjagaan hauling batubara yang didirikan warga.

Dede menilai, konflik ini menunjukkan lemahnya langkah preventif aparat keamanan meskipun potensi eskalasi telah terdeteksi sejak lama.

Menurutnya, pemerintah daerah terlihat saling melempar tanggung jawab, sehingga masyarakat adat merasa tidak dilindungi.

“Negara harus hadir menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Tapi, yang terlihat justru pembiaran,” tegas Dede.

Dalam aksi yang berlangsung damai, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta pencopotan Kapolda Kaltim dan Kapolres Paser, yang dinilai lalai dalam mencegah eskalasi konflik.

Kedua, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini dengan memprioritaskan hak-hak masyarakat adat.

Ketiga, perlindungan bagi masyarakat adat harus segera diwujudkan untuk menjamin hak atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat.

Aksi unjuk rasa juga diwarnai dengan teatrikal yang menggambarkan kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup.

Dede menegaskan, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk mencegah korban berjatuhan kembali.

“Aparat harus berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi,” tambahnya.

Koalisi Masyarakat Sipil berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Sementara itu, masyarakat Dusun Muara Kate tetap berjaga di posko untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman lebih lanjut.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada keadilan bagi masyarakat adat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Dede.(*)

Baca Juga