Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Bahkan JK Tidak Tahu soal Pemindahan IKN, Rocky Gerung: Mungkin Jokowi Dapat Izin dari Dukun

Bahkan JK Tidak Tahu soal Pemindahan IKN, Rocky Gerung: Mungkin Jokowi Dapat Izin dari Dukun

Pandangan mayoritas masyarakat soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mendapat perhatian dari Rocky Gerung, seorang pengamat politik yang sering kali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indostrategic bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024 mengungkapkan bahwa 57,3% masyarakat Indonesia kurang setuju dengan rencana pemindahan IKN.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat tidak mendukung keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

Rocky menyatakan bahwa hasil survei ini membuktikan ketidaksetujuan publik terhadap proyek ambisius pemindahan ibu kota.

“Lembaga survei sudah mengingatkan bahwa publik tidak mendukung pembangunan IKN, mereka tidak ingin ibu kota dipindahkan,” kata Rocky Gerung melalui kanal YouTubenya pada Senin, 30 September 2024.

Menurut Rocky, keputusan Jokowi untuk tetap melanjutkan proyek ini lebih didorong oleh ambisi pribadinya.

Dia menilai bahwa proyek ini seolah dipercepat hanya demi memenuhi keinginan Jokowi di akhir masa jabatannya.

Rocky pun menambahkan bahwa langkah Jokowi mulai memperlihatkan serangkaian kebohongan yang coba ditutupi dengan berbagai alasan.

“Di akhir jabatannya, Presiden mulai panik dan mencoba mencari pembenaran. Kebohongan demi kebohongan akhirnya terbongkar, dan semua ini sangat konyol,” tambah Rocky.

Berdasarkan data survei, hanya 40,1% responden yang setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, sementara mayoritas masyarakat menolak.

Rocky pun mempertanyakan dari mana Jokowi mendapatkan "izin" untuk melanjutkan proyek ini jika sebagian besar rakyat menolaknya.

“Survei menunjukkan bahwa rakyat tidak memberikan izin. Jadi izin dari siapa? Mungkin izin dari dukun, atau dari orang-orang yang disuap oleh presiden,” ujar Rocky dengan nada sarkastis.

Rocky Gerung kemudian membuktikan bahwa IKN hanya ambisi Jokowi saja melalui pengakuan Jusuf Kalla (JK), wakil presiden ke-10 dan ke-12 yang pernah mendampingi Jokowi saat menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya.

Menurut Rocky, JK yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden pun tidak tahu menahu terkait keputusan untuk memindahkan ibu kota.

"Bahkan Pak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota, jadi Jokowi di masa akhir jabatannya itu masih mau berbohong," tegas Rocky Gerung.

Sebelumnya diberitakan, Jusuf Kalla sempat membeberkan terkait keputusan pemindahan ibu kota saat dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden bersama Jokowi.

Kala itu, Jusuf Kalla yang akrab disapa JK ini mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Bahkan, JK pun mengaku tidak diberi kesempatan untuk membuka ruang dialog atau diskusi terkait pemindahan ibu kota yang dianggapnya secara tiba-tiba.

"Enggak tahu. Tiba-tiba saja (ibu kota) pindah. Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, enggak ada," tutur JK dalam sebuah podcast pada awal 2024 lalu seperti dikutip dari suara

Jokowi Bohong! Survei: Mayoritas Masyarakat 'Tak Setuju' IKN Pindah ke Kaltim

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” kata Jokowi, Rabu (25/9/2024).

FAKTANYA:

Mayoritas masyarakat di Indonesia tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Hasil survei Indostrategic yang dirilis pada Jumat (14/7/2023) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ibu kota negara (IKN) pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Indostrategic Khoirul Umam mengatakan jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 57,3 persen.

"Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur," kata Khoirul dalam konferensi pers secara virtual.

"Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju dan sangat setuju," lanjutnya.

Khoirul mengatakan dalam survei tersebut pihaknya menemukan ada tiga alasan utama mayoritas masyarakat kurang setuju IKN segera pindah ke Nusantara di Kaltim.

Alasan pertama, biaya pembangunan IKN dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah-masalah di Indonesia.

"Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak," ucap dia.

Kedua, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai dilakukan secara tergesa-gesa. Alasan terakhir yaitu DKI Jakarta dinilai masih layak dan pantas untuk menjadi ibu kota negara Indonesia.

"16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara," ujarnya.

Survei Indostrategic tersebut dilakukan pada tanggal 9-20 Juni 2023. Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1400 responden di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia.

Survei ini juga disebut dilakukan melalui face to face interview dan Margin of Error (MoE) 2,62 persen.***

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved