Pakar Hukum: Jokowi Tak Pindah Ibu Kota karena Isyarat dari Prabowo

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap mengikuti keinginan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dengan tidak memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun belum lama ini.

Menurutnya, sangat jelas jika Jokowi mengikuti kemauan Prabowo soal tetap menaruh ibu kota di Jakarta, bukan di Nusantara.

"Saya lihat misalnya kalau kita kaitkan dengan ibu kota ini, jelas-jelas bahwa Jokowi mengikuti kemauan Prabowo, pasti dia tanya pada Prabowo kira-kira mau pindah enggak Pak Prabowo, Prabowo mengisyaratkan tidak mau pindah," ucapnya, Jumat (27/09/2024).

Bagi Refly Harun, dari hal tersebut bisa terlihat siapa penguasa esungguhnya, meskipun di hadapan publik, Prabowo terlihat patuh dengan Jokowi.

Untuk diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia itu akan dilantik sebagai kepala negara dalam beberapa hari ke depan atau pada 20 Oktober 2024.

"Jadi walaupun di publik Prabowo terlihat patuh sama Jokowi, tetapi yang tidak bisa dibohongi adalah hukum alam bahwa kekuasaan Raja Jawa ya tumbang karena tinggal beberapa hari lagi, sementara penguasa baru akan segera dilantik," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, tidak mau terburu-buru mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Menurut Jokowi, syarat utama untuk memindahkan ibu kota adalah kesiapan infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap. Bukan cuman gedungnya siap. Furniture-nya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap," tegas Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/09/2024) lalu.

"Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung," ia menegaskan.

Dirinya mengatakan, Keppres pemindahan ibu kota ke IKN bisa dilakukan Prabowo Subianto yang merupakan presiden selanjutnya jika IKN memang sudah siap untuk dijadikan pusat pemerintah.

"Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih, pak Prabowo Subianto. Yang penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun," ujar dia.

"Kalau itu sudah siap, juga ada yang pendukung yang lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap ndak, rumah sakitnya siap ndak. Semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan," urainya seperti dikutip dari suara

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***