Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selama sebulan lebih. Rencananya, Jokowi berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024.
"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober). Kemungkinan dari tanggal 10 (September)-19 (Oktober)," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Jumat (6/9).
Menurut dia, Jokowi akan bekerja dan menggelar rapat selayaknya di Istana Kepresidenan Jakarta. Nantinya, Jokowi juga akan tetap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.
"Ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termausk mungkin kunjungan kerja dari IKN ke kota lainnya," ujarnya.
"Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian (di IKN). Beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat," sambung Heru.
Heru menyampaikan Sekretariat Presiden sudah melakukan persiapan untuk rencana Jokowi berkantor di IKN. Sejumlah ASN Sekretariat Presiden sudah mulai bekerja di IKN.
"Kalau Setpres udah mulai di sana tapi kalau kementerian lain saya enggak tau. Intinya Setneg yang bertugas sudah di sana sejak kemarin," jelas Heru.
Seperti diketahui, masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan habis pada 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 seperti dikutip dari merdeka
Agenda Pemindahan ASN ke IKN Molor Terus
Dia belum berani menyebut kapan perpindahan ASN ke IKN.
”Semula September. Lalu, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Jadi kita tunggu nanti,” kata Anas.
Tentu saja yang dimaksud ekosistem itu, menyangkut sarana dan prasarana ASN di IKN, belum lengkap. Ya, ASN dan keluarganya kan manusia juga.
Dia butuh air bersih, pasar, tempat wisata, sekolahan, sarana beribadah dan lain-lain. Pokoknya keperluan ASN dari ujung rambut hingga kaki harus terpenuhi.
Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat (ANH) menduga, rencana pemindahan ASN ke IKN yang molor terus, kemungkinan batal dalam waktu dekat.
Karena itu tadi, ekosistem untuk perpindahan ASN, belum rampung terbangun. Ingat, ASN tidak hanya butuh hunian saja.
Penundaan ini, menurut ANH, mengindikasikan adanya masalah besar dalam pembangunan megaproyek IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.
Menurut catatan ANH, pemerintah pernah merencanakan perpindahan ASN ke IKN pada Juli 2024, kemudian molor ke Agustus 2024, kembali ditunda menjadi Oktober 2024. Bisa jadi akan molor lagi.
"Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan," ujar ANH, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Dia bilang, memindahkan ASN tidaklah seperti memindah barang. Selesai dipindah urusan selesai.
Apalagi pindahnya ke IKN yang belum ada apa-apa di sana. Binatang langka saja kabur karena terganggu proses pembangunan di sana.
"Tanpa adanya jaminan yang jelas dari pemerintah mengenai kondisi di IKN, resistensi ini kemungkinan akan terus meningkat dan semakin memperlambat proses pemindahan," kata dia.
Terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Achmad berpendapat bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hal mendesak yang harus dieksekusi tahun ini.
"ASN seharusnya bekerja dekat dengan rakyat, bukan di menara gading, agar mereka dapat memahami dan merespons secara riil persoalan teknis dan birokratis yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah," kata dia.
Atau berharap ASN mau tinggal tenda gara-gara pembangunan hunian belum rampung, atau proyeknya malah macet.
Karena BUMN yang ditunjuk untuk membangunnya ditimpa kesulitan keuangan. Itu baru soal hunian, belum yang lain-lain.
"Masalah transportasi, pemindahan barang, serta penyiapan fasilitas dasar di tempat tujuan membutuhkan koordinasi yang sangat baik, yang sayangnya masih berproses sampai saat ini,"***