Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dinilai terlalu normatif dan kurang lugas.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta berujar, pidato terakhir Jokowi di sidang tahunan ini tidak secara tegas membahas isu krusial, seperti utang luar negeri.
Selain utang luar negeri, masalah penting lain yang tidak disinggung adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).
“Yang saya tangkap pidato Pak Jokowi tidak terlalu lugas. Materi pidatonya juga terlalu irit, bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal normatif,” kata Wayan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Wayan menyayangkan fokus pidato Jokowi hanya menyoroti isu-isu dasar tanpa memberikan penjelasan memadai.
Padahal, ada banyak ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia, di mana kelompok yang dekat dengan kekuasaan lebih mendapat perlakuan istimewa, sementara kelompok lain seringkali dicari kesalahannya.
“Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, demokrasi, keadilan sosial. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum,” katanya.
Menurut Wayan, Jokowi seharusnya memberikan penekanan lebih pada isu persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Paling tidak kita berharap mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong, tapi yang kita tangkap itu tidak memadai,” tuturnya seperti dikutip dari rmol
Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.
Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025.***
