Pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato (AH) dinilai tidak masuk akal, sehingga mengejutkan jagat politik Tanah Air.
“Bukan saja karena Airlangga merupakan ketum salah satu parpol besar di Indonesia, tapi juga karena tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas dan konstitusional untuk mundur,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti kepada wartawan, Senin (12/8).
Oleh karena itu, Ray menilai pengunduran diri Airlangga itu terdengar aneh dan sangat di luar nalar.
Bagaimana, menurut Ray, lazimnya jika seorang ketua umum mundur atau dimundurkan karena tiga hal.
Pertama, melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja. Ketiga, melakukan tindakan yang melanggar aturan partai.
“Tiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri AH,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini.
Alih-alih terjadi kemunduran, partai berlambang beringin di bawah kepemimpinan Airlangga justru semakin moncer.
“AH meningkatkan perolehan suara pada pileg 2024 lalu. Saat yang sama, sukses pula memenangkan Presiden/Wakil Presiden. Sehingga tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri AH,” pungkas Ray seperti dikutip dari rmol
Airlangga yang menjabat Ketum Partai Golkar sejak 13 Desember 2017 itu seharusnya mengakhir masa jabatannya sampai akhir tahun ini. Konon, dia dikasih pilihan sulit: meletakkan jabatan atau masuk penjara.
Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya dari pada Minggu (11/8). Namun, surat pengunduran dirinya sudah diteken sejak Sabtu (10/8). Dalam video resmi yang beredar Minggu pagi, dia menyatakan pamit dari jabatannya.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga.
Dia menegaskan, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART. “Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,” tegasnya.***
