Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengambil langkah mengejutkan. Menko Perekonomian Indonesia itu resmi mengundurkan diri dari pucuk pimpinan Beringin Rindang, tadi malam, Sabtu (10/8/2024).
Jika melihat ke belakang, pucuk pimpinan Golkar sudah digoyang sejak sebelum Pilpres 2024 dimulai. Rencana itu muncul setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono yang juga ketua Dewan Pakar Partai Golkar.
Kala itu politisi Golkar yang meminta munaslub dan mendesak Airlangga untuk mundur dari kursi ketua umum adalah Ridwan Hisjam. Desakan juga datang dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi, Lawrence TP Siburian, dan politikus senior Golkar, Zainal Bintang.
Ridwan mengatakan, desakan itu berawal dari keputusan rapat internal antar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7/2023), lalu.
Ridwan Hisjam yang menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Golkar mengatakan, salah satu hasil dalam rapat itu adalah meminta agar hasil Munas Partai Golkar pada tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai bakal calon presiden dievaluasi
Isu yang kala itu diangkat adalah Airlangga belum juga ditetapkan sebagai bakal capres, ditambah lagi belum jelas arah dukungan Golkar ke salah satu capres.
“Karena dia [Airlangga] tidak bisa melaksanakan hasil Munas 2019 yang memutuskan dia menjadi capres maka harus diubah keputusannya melalui munaslub."
"Bukan untuk mengganti ketum, kalau pemilik suara DPD menginginkan Airlangga tetap ketum, ya tidak diganti, tapi kalau pemilik suara minta diganti, ya diganti,” kata Ridwan saat dihubungi Jumat (28/7/2023) lalu.
Isu Munaslub semakin kencang kala Airlangga terseret dalam pusaran dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.
Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu selama hampir 12 jam pada Senin (24/07) lalu.
Desakan Airlangga untuk mundur juga berasal dari mantan Sekjen Golkar yang juga bekas terpidana korupsi Idrus Marham.
Dia bersama sejumlah politisi Golkar yang mengklaim mewakili Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menyampaikan desakan itu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Di balik bergejolaknya internal Golkar itu, terdapat beberapa politisi yang membuka diri untuk menggantikan Airlangga.
Pertama adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau (kader banyak) mendukung, mau (jadi calon Ketum Partai Golkar)… Saya sih menunggu saja. Tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ," kata Luhut yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di Denpasar, Bali, Selasa (25/7/2023).
Kedua adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, "Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai," kata Bahlil, Selasa (25/7/2023).
Namun Airlangga berhasil mempertahankan kursinya hingga Pilpres 2024 ini usai. Bahkan, dia mencatatkan prestasi mentereng di Pileg 2024 lalu.
Data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Golkar memperoleh 15,29% suara dengan jumlah 23.208.654.
Suara Golkar memang di bawah PDI Perjuangan (PDIP) yang jadi pemenang pemilu. Namun, dari segi provinsi yang dikuasai, Golkar menjadi raja.
Golkar mampu menjadi pemenang di 14 provinsi sementara PDIP hanya 12 provinsi. Capaian itu meningkat dibandingkan dengan peringkat ke-3 pada Pileg 2019 dengan 12,15% suara dan menguasai 8 provinsi
Jokowi Ingin Rebut Golkar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Menurut Hasto, eks Wali Kota Solo tersebut ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull. Kemudian, yang mendapatkan tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP adalah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," sebutnya.
Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
"Hahaha, saya sementara ini ketua Indonesia saja," kata Jokowi usai kunjungan dari RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Kamis (21/3).
Selain Jokowi, nama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka juga diisukan hal yang sama. Putra sulung Jokowi tersebut juga masuk dalam bursa Ketum Golkar seperti dikutip dari fajar
Sikap Airlangga Hartarto yang secara tiba-tiba mengumumkan mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar, mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan. Terutama terkait apa yang mendasari sehingga memilih meninggalkan jabatan Ketua Umum Golkar.
Bahkan sejumlah analis politik menyebut, pengunduran diri Airlangga Hartarto itu merupakan sesuatu yang tidak alami. Apalagi, sejauh ini tidak tampak adanya riak-riak yang terjadi di internal Golkar yang mengharuskan dirinya mundur dari kepemimpinan.
Pengunduran diri Airlangga itu bahkan mengusik perhatian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Putri Presiden RI pertama itu mengaku prihatin mendengar kabar Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Respons Megawati terkait hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika menjawab pertanyaan wartawan, seusai konferensi pers Soekarno Run 2024, di Jakarta, Minggu (11/8).***
