Keharmonisan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu faktor yang memuluskan transisi pemerintahan
Namun, hal tersebut tidak menjamin hubungan Jokowi dan Prabowo akan terus harmonis hingga 5 tahun ke depan, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan politik.
“Dalam politik, kita tidak pernah bisa menjamin bagaimana harmonisasi dan kemesraan antara Jokowi dan Prabowo ini akan terus berlanjut,” ujar Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno dalam program Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Senin (19/8/2024).
“Kita pun juga tidak bisa membayangkan betapa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan selalu mesra untuk selama-lamanya,” sambungnya.
Adi mencontohkan retaknya hubungan Jokowi dengan PDI-P yang terjalin bertahun-tahun, karena perbedaan pandangan politik pada Pilpres 2024.
Kondisi serupa, lanjut Adi, bisa juga terjadi antara hubungan Jokowi dengan Prabowo, ketika telah resmi menjabat sebagai presiden.
“Jokowi dengan partainya saja bisa pisah jalan, apalagi cuma Prabowo dan Jokowi yang mungkin seumur jagung. Mereka itu perkenalan politiknya, mungkin titik temunya karena Pilpres 2024,” kata Adi.
Menurut Adi, keretakan itu sangat mungkin terjadi apabila kepentingan politik masing-masing terhambat. Kondisi ini pun bisa menimbulkan kekacauan pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, kata Adi, orang-orang yang akan masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, cenderung sudah dipersiapkan sejak masa kepemimpinan Jokowi.
“Kalau kepentingan politiknya sama-sama tersumbat, tidak terakomodasi, ya bukan tidak mungkin hubungan keduanya tidak lagi mesra dan berujung pada dinamika internal koalisi. Dan juga berujung tarik-menarik antara kepentingan presiden dan wakil presiden,” ungkap Adi.
“Termasuk akan berdampak secara signifikan terkait dengan reshuffle kabinet,” sambungnya.
Adi sebelumnya menjelaskan, reshuffle kabinet yang baru dilakukan Jokowi juga menjadi salah satu upaya menyiapkan sosok pembantu Prabowo-Gibran.
Dia mencontohkan masuknya Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kemudian Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tentu harapannya adalah Pak Bahlil bisa melanjutkan posisinya sebagai Menteri ESDM untuk beberapa masa yang akan datang,” kata Adi.
“Termasuk misalnya wamen dan kepala-kepala bagian yang dilantik juga adalah orang-orang yang juga cukup dekat dengan Prabowo dan Pak Jokowi,” sambungnya. seperti dikutip dari kompas
Peneliti BRIN: Perombakan Kabinet Lebih Politis, untuk Lindungi Kepentingan Presiden
Perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo Senin (19/8/2024), dilakukan ketika masa jabatannya tersisa dua bulan lagi. Hal ini menimbulkan dugaan sebagai langkah sangat politis ketimbang mempertimbangkan aspek profesionalitas.
Misalnya, terindikasi terlihat dari pergantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semula dijabat oleh Yasonna H Laoly, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.
Selain itu, figur yang selama ini dekat dengan PDI-P, yakni Arifin Tasrif juga diganti oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Untuk mengganti Bahlil, Presiden memercayakan Rosan Roeslani yang pernah menjabat Ketua Kamar Dagang dan Investasi Indonesia (Kadin), Dubes RI di Amerika Serikat serta Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor tak menampik sarat dugaan politis dari perombakan kabinet kali ini.***
