Pengamat politik Refly Harun menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tekanan masalah hukum kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga menyerah mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Berdasarkan spekulasi yang beredar, masalah hukum tersebut yaitu diperiksanya keponakan Megawati, Riyan Dediano atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh Komisi Pemilihan Umum di tengah pendaftaran akhir Pilkada DKI Jakarta.
"Kok bisa Jokowi lalu menekan seorang seperti Megawati dan Megawati menyerah surrender, this is the question tentunya, ya mungkin banyak spekulasi ya misalnya masalah hukum mungkin saja," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (29/8).
"Kan kalau masalah hukum ini baru-baru ini ada cerita mengenai pemeriksaan keponakan Megawati, misalnya ini KPK periksa keponakan Megawati Riyan Dediano terkait kasus DJKA, Hasto ya mungkin tapi apakah Hasto akan menjadi pertimbangan Megawati," imbuhnya.
Diketahui, Riyan Dediano, caleg PDIP dari Dapil VIII Jatim yang juga merupakan keponakan dari Megawati Soekarnoputri diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pasa Senin (26/8/2024).
Riyan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS) selaku Direktur PT Istana Putra Agung dkk untuk mendalami pengaturan lelang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Didalami terkait dengan pengaturan lelang," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (27/8), dikutip dari CNN Indonesia.
KPK juga telah memeriksa kader PDIP atas nama Hasto Kristiyanto, Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati sebelum ini seperti dikutip dari wartaekonomi
Petinggi PDIP Blak-blakan Tuduh Mulyono dan Geng Jadi Biang Kerok Anies Tak Bisa Ikut Pilkada
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono blak-blakan soal biang kerok yang menjadi penyebab Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jabar.
Sebelumnya seperti diketahui bahwa Anies batal ikut Pilkada Jakarta usai sejumlah partai pendukungnya seperti PKS, Nasdem, hingga PKB memutuskan untuk gabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono.
Setelah gagal berlayar di Pilkada Jakarta, Anies disebut akan maju di Pilkada Jabar pasca santer dikabarkan mendapat dukungan dari PDIP. Namun, impian itu kembali kandas usai partai berlogo banteng tersebut resmi mendaftarkan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja.
Jalan terjal yang harus dilalui Anies hingga akhirnya kini dinyatakan resmi tak ikut dalam Pilkada 2024 tentu saja menuai sorotan. Menariknya, Ono Surono yang merupakan kader PDIP sempat menyinggung soal adanya upaya penjegalan.
Ia menyebut, banyak upaya besar yang dilakukan sejumlah pihak sehingga Anies terus gagal mendapatkan tiket dalam Pilkada.
"Kenapa gagal? Kami menghadapi tantangan yang besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung PDIP," sebut Ono saat konferensi pers di kantor KPU Jawa Barat, Jumat (30/8) dini hari.
Secara blak-blakan, Ono menuding Mulyono dan geng adalah dalang di balik upaya penjegalan tersebut.
"Kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya membuat Pak Anies tidak jadi diusung. Mulyono dan geng," kata Ono.***
