Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Tantan Taufiq Lubis memprotes larangan penggunaan jilbab bagi perempuan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang beragama Islam. Dia menilai larangan itu salah kaprah, tidak mencerminkan semangat Pancasila, dan berpotensi memancing kegaduhan publik.
Penyeragaman pakaian Paskibraka diatur oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Surat Edaran Deputi Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran itu tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi perempuan anggota Paskibraka.
“Dengan segala hormat, kami DPP KNPI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai langkah strategis mencegah bangkitnya gerakan melawan Pancasila dan sikap Islamophobia di Tanah Air Indonesia,” kata Tantan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Agustus 2024.
Dia menyoroti anggota Paskibraka 2024 perempuan tidak ada yang menggunakan jilbab, bahkan juga anggota dari Aceh yang beragama Islam. Kebijakan berpakaian tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang membebaskan untuk menggunakan jilbab atau tidak.
Menurut Taufik, kebijakan ini harus dihentikan karena bertentangan dengan Pancasila itu sendiri dan konstitusi negara. “Bagaimanapun sila ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” tuturnya.
Anggota Paskibraka tahun 2024 kali ini akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. BPIP sebagai penanggungjawab Paskibraka yang akan bertugas dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pelepasan hijab anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Dia berdalih penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan Presiden Soekarno.
Dia menyatakan pelepasan jilbab atas dasar sukarela, karena berdasarkan tanda tangan yang setiap anggota berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. Para anggota Paskibraka memberi tanda tangan di atas materai Rp 10 ribu yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di secara hukum.
“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” ucap Yudi, seperti dikutip dari Antara / tempo
Bikin Gaduh Negara, Andre Rosiade Minta Kepala BPIP Dipecat!
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Desakan pemecatan ini merupakan respon keras tanggapi kebijakan Yudian yang memaksa anggota Paskibraka perempuan untuk “melepas jilbab” jika masih ingin ikut menjadi pasukan pengibar bendera.
Tragisnya kebijakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Presiden Jokowi. Selama ini BPIP dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Yudian Wahyudi menjadi kepala BPIP.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meradang dan mengecam Surat Edaran dari BPIP “menyeragamkan” pasukan Paskibraka yang tidak membolehkan menggunakan jilbab.
Menurut anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, imbas kebijakan BPIP itu, menimbulkan reaksi dan pandangan negatif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Jokowi maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.
“Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).
Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.
“Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya,” ujar legislator asal Sumbar itu.***
