Kabar Paskibraka perempuan yang diwajibkan mencopot jilbab saat bertugas di HUT ke-79 RI, di IKN Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuat Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar geram.
Menurut Cak Imin, panggilan akrabnya, kebijakan tersebut tidak hanya merusak persatuan bangsa, tetapi juga berpotensi membangkitkan radikalisme baru yang penuh dengan dendam.
"Saya usul Kepala BPIP segera diganti. Kebijakan seperti ini merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam," ujarnya lewat akun X resminya, Kamis (15/8).
Cak Imin menyatakan bahwa ideologi Pancasila sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Menurutnya, Pancasila mampu mengatasi perbedaan dengan menciptakan persatuan serta keadilan dalam kemakmuran.
"Kebhinekaan Tunggal Ika sebagai solusi kesatuan bangsa. Mari terus kita lanjutkan keberhasilan Pancasila ini tanpa pemaksaan pemaknaan tunggal yang mengganggu rasa keadilan dan kebersamaan," ungkapnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan pentingnya BPIP diisi oleh orang-orang yang arif dan bijaksana. Dia berpendapat bahwa BPIP tetap diperlukan.
Namun harus dipimpin oleh individu-individu yang mampu menjaga persatuan bangsa dan menegakkan keadilan tanpa menimbulkan perpecahan.
"BPIP tetap diperlukan tapi harus diisi orang-orang yang arif dan bijaksana," tutup Muhaimin seperti dikutip dari rmol
Bikin Gaduh Negara, Andre Rosiade Minta Kepala BPIP Dipecat!
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Desakan pemecatan ini merupakan respon keras tanggapi kebijakan Yudian yang memaksa anggota Paskibraka perempuan untuk “melepas jilbab” jika masih ingin ikut menjadi pasukan pengibar bendera.
Tragisnya kebijakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Presiden Jokowi. Selama ini BPIP dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Yudian Wahyudi menjadi kepala BPIP.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meradang dan mengecam Surat Edaran dari BPIP “menyeragamkan” pasukan Paskibraka yang tidak membolehkan menggunakan jilbab.
Menurut anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, imbas kebijakan BPIP itu, menimbulkan reaksi dan pandangan negatif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Jokowi maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.
“Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).
Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.
“Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya,” ujar legislator asal Sumbar itu.***
