%20(Custom).jpg)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) banjir jritik setelah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 lepas jilbab saat dikukuhkan.
Sorotan datang dari berbagai pihak. BPIP pun dipertanyakan relevansinya sebagai lembaga negara.
Turut mengomentari hal itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut BPIP bagaimanapun diperlukan. Tapi mesti diiai orang yang tepat.
“BPIP tetap diperlukan tapi harus diisi orang-orang yang arif dan bijaksana,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (15/8/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan ideologi pancasila, terutama, relevan dengan kondisi hari ini. Menjawab persoalan kemajemukan.
“Saya menyaksikan dan merasakan bahwa ideologi Pancasila itu sangat relevan dengan tantangan. Bisa mengatasi perbedaan dalam persatuan, keadilan dalam kemakmuran,” jelasnya.
Hanya saja, kata dia, yang masalah adalah pemaknaan tunggal terhadap pancasila tersebut.
“Kebhinekaan tunggal ika sebagai solusi kesatuan bangsa. Mari terus kita lanjutkan keberhasilan Pancasila ini tanpa pemaksaan pemaknaan tunggal yang mengganggu rasa keadilan dan kebersamaan,” pungkasnya seperti dikutip dari fajar
Sering Buat Gaduh, Sejumlah Pesohor hingga Ormas Desak Pemerintah Bubarkan BPIP
Dalam beberapa waktu terakhir, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kerap membuat kegaduhan yang membuat para tokoh nasional dan juga warganet geram. Desakan pembubaran BPIP pun semakin terasa di dunia maya.
Sebagaimana diketahui, BPIP memang kerap membuat kegaduhan yang membuat publik geram. Terakhir, BPIP kembali membuat kegaduhan seusai melakukan “pemaksaan” pelepasan jilbab kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara pengukuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 13 Agustus 2024.
Komisi X DPR RI Kecam Larangan Jilbab di Paskibraka 2024
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengecam keputusan yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Menurut Fikri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah kebablasan jika mewajibkan anggota Paskibraka untuk mencopot jilbab.
Fikri menegaskan bahwa perempuan berjilbab adalah bentuk ketaatan terhadap ideologi yang diyakininya, yaitu Islam, yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
"BPIP tidak dalam kapasitasnya mengatur simbol keagamaan. Apalagi jilbab sudah bertahun-tahun dikenakan perempuan Paskibraka dan tidak ada persoalan apapun," ujar Fikri kepada Tribun Jateng pada Rabu (14/8/2024).
Ketua MUI: Adik-adik perempuan Paskibraka yang Dipaksa Buka Jilbab, Baiknya Pulang aja!
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons soal adanya isu petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 wanita yang diminta untuk melepas hijab.
Ketua MUI, KH Cholil Nafis mengatakan jika isu itu benar, maka hal tersebut tidak mencerminkan jiwa Pancasila khususnya pada sila Ketuhanan yang Maha Esa.
"Ini tidak pancasilais. Bagaimanpun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Cholil dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Cholil mengatakan kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat janggal dan tidak rasional sehingga membuat kontroversi di masyarakat.
"Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab. Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu," ucapnya.
"Bagaima pembinaan Pancasila kok malah melenceng dari Pancasila. Kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah," sambungnya.
Untuk itu, jika paksaan mencopot hijab itu benar adanya, Cholil meminta kepada petugas Paskibraka muslimah untuk mundur secepat mungkin.
"Bismillah. Adik-adik perempuan Paskibraka yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa utk membuka jilbabnya saya arahan institusinya, baiknya pulang aja. Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia," tuturnya.***
