Kedekatan Bahlil Lahadalia dengan Presiden Joko Widodo, diperkirakan akan memuluskan ambisinya menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, pasca pengunduran diri Airlangga Hartanto dari posisi Ketum Golkar, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan memilih nahkoda baru yang memiliki nilai bargaining politik cukup kuat di kubu penguasa.
"Baik itu kubu Prabowo maupun Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan Pilpres 2024. Karena beredar rumor bahwa yang potensi menduduki kursi ketum definitif (Golkar) adalah Bahlil Lahadalia," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (12/8).
Berkaca dari sejarah tiga kali pemilihan presiden (pilpres) terakhir, Golkar tidak dapat mencalonkan kadernya sendiri. Sehingga, dibutuhkan ketum yang dapat mengembalikan kejayaan parpol berlogo beringin itu.
"Ada yang menduga bahwa suksesi kepemimpinan Golkar ini sangat dipengaruhi oleh Jokowi Effect," sambungnya menuturkan.
Artinya jika begitu, sosok yang kerap disapa Biran itu memprediksi Golkar dapat kembali masuk ke bursa pencapresan selanjutnya apabila orang Jokowi yang memimpin.
"Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Munaslub 2024 harus memberi kesempatan kepada tokoh yang potensi bisa masuk bursa kandidat capres-cawapres, atau paling tidak memiliki kekuatan untuk menyokong kader partai Golkar untuk kembali mengusung capres dan cawapresnya di 2029," jelasnya.
"Dan tokoh yang paling potensial hari ini yang memiliki pengaruh terhadap kekuasaan, dekat dengan kubu Jokowi sekaligus dekat kubu Prabowo hanyalah Bahlil Lahadalia," sambung Biran seperti dikutip dari rmol
Potensi Beda Kepentingan Prabowo dan Jokowi
Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto belakangan muncul. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.
Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan IKN setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.
Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.
“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.***
