Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sedih melihat kondisi Partai Golkar yang kini digoyang dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai ketua umum.
Pasalnya, Ahok sendiri pernah menjadi Anggota DPR dari Golkar. Partai berlambang beringin ini dianggap sebagai partai yang telah membesarkan namanya.
"Ya saya agak sedih juga,” ucap Basuki Tjahaja Purnama di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Ahok mengatakan salah satu sahabatnya Jusuf Hamka sempat berkomunikasi dengannya perihal maju di Pilkada Jakarta, namun kenyataan berkata lain.
"Saya nggak tahu, terutama kayak Pak Jusuf Hamka, kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah kontak saya, mungkin mau waju Jakarta kan. Ya seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan,” ucapnya.
Ahok menjelaskan ada skenario dalam menjegal Jusuf Hamka. Namun dia tidak membeberkan secara detail.
"Bukan kotak kosong, pola Solo atau apa saya enggak tahu. Kita tunggu saja,” ungkapnya.
Mantan Gubernur Jakarta ini mengingatkan kembali kepada elite politik untuk memikirkan ihwal batas maksimum pencalonan kepala daerah.
"Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir, mungkin ke depan. Saya kira pemerintahan, DPR RI mungkin harus memikirkan, bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum. Supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi harus ada, ada batas maksimum, harus mencalonkan, dan mungkin seperti Presiden juga kan,” bebernya.
Dia menyarankan partai politik yang tidak mengusung tokoh dalam Pilkada bisa diberi sanksi, agar semua tokoh yang mumpuni ikut bertarung dalam gelaran pesta demokrasi tingkat daerah.
"Kalau partai tidak mencalonkan, akan saksi tidak bisa ikut pemilu atau Pilkada berikutnya. Tapi tentu harus ada batasan. Sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut,” jelasnya lagi.
"Kami juga ada kabupaten yang mengalami, karena bupati kerja dengan baik, semua partai nggak mau tanding nih. Semua partai nggak mau tanding. Nah itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai,” sambungnya menutup seperti dikutip dari rmol
Sebelumnya Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono merespons soal isu Bahlil Lahaladia yang disebut akan menjadi Ketua Umun Partai Golkar definitif pengganti Airlangga Hartarto. Ia mengaku bahwa belum ada usulan dari internal Bahlil akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
"Enggak dengar-dengar saya, ada selintingan-selintingan saja," kata Agung saat dihubungi, Minggu (11/8/2024).
Agung pun membeberkan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Salah satunya, kata dia, harus siap dan pernah menjadi pengurus Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi Ketua Umum. walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaataan," ujar Agung.
"Jadi kita tidak bisa menerima calon ketua umum yang tidak pernah duduk sebagai pengurus, apakah pengurus pusat atau daerah. Itu nanti akan gugur dalam seleksi," imbuhnya.***
